Tim TPP Pemkab Bohongi Ketua DPRD Halut

Foto Ketua DPRD Halut Janlis G Kitong

TOBELO-PM.com, Tim penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dinilai membohongi Ketua DPRD Halut Janlis G Kitong dalam penyusunan TPP. Bahkan Peraturan Daerah (Perda) tidak digunakan dalam penyusunan TPP namun hanya menggunakan Peraturan Bupati.

Pasalnya Tim TPP Halut diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Erasmus Jhosep Papilaya, dan Kepala Inspektorat Halut Tony Kapuww, itu, telah membohongi ketua DPRD Halut dengan memberikan alasan pentingnya pembayaran gaji TPP. Tak hanya itu, bahkan tim penetapan Desa tertinggal dari Badan Statistik (BPS) Kabupaten Halut dan Tim TPP Halut juga syarat Pilih kasih. Hal itu, terungkap saat Janlis berkoordinasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Ketua DPRD Halut Janlis G Kitong mengaku ada problem dalam tim Penyusunan TPP dan penetapan Desa Terpencil sebayak 36 Desa, untuk mendapatkan tunjangan. Untuk Desa Terpencil itu disurvei dan ditetapkan oleh BPS Halut, sementara Untuk TPP ditetapkan oleh Tim TPP. Penjelasan yang disampaikan tim TPP Halut itu, berbanding terbalik dengan kenyataan. Betapa tidak, besaran anggaran untuk ploting tunjangan TPP pegawai sangat menguras Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Halut tahun 2023, karena senilai Rp. 100 Miliar lebih diploting dalam APBD.

"Jadi itu untuk tunjangan TPP dan tunjangan guru Desa Terpencil ada kejanggalan, banyak Desa yang terpencil diakomodir yakni Desa yang ada di Seputaran Kota, seharusnya TPP dari Kemendikbud hanya sebuah edaran, dan anggarannya dari DAU, serta ditentukan oleh Daerah, jadi saya merasa sudah dibohongi oleh Tim TPP penyusunannya tidak sesuai dengan Perda yang telah disepakati," Ujar Janlis.

Janlis menjelaskan, klasifikasi Desa terpencil itu, bukan Desa yang berada di Wilayah Kota. Hal ini dilakukan oleh Tim TPP yang memasukan Desa diwilayah Kota masuk dalam klafikasi Desa terpencil. Padahal Desa Desa terpencil yang sudah ditetapkan sesuai Klafikasi melalui Peraturan Daerah Halut sudah disepakati. Namun ada kejanggalan pihak Tim TPP kemudian merubah dengan menggunakan dasar Peraturan Bupati, Hal ini, Tim TPP sudah membohongi DPRD.

"Sebelumnya anggaran TPP itu diploting Rp. 48 Miliar, namun di APBD Tahun 2023 tim TPP menaikan nilai ploting anggaran sebesar Rp. 100 Miliar lebih, ada tambahan sekitar Rp 70 Miliar, padahal semua yang diusulkan tidak sesuai klafikasi baik TPP maupun tunjangan Desa terpencil," Akhirinya.(Mar/red)

Komentar

Loading...