Transformasi Reformasi Birokrasi Berdampak, Kanwil Kemenkumham Malut Ikuti secara Virtual

TERNATE-pm.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) Ikuti rapat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Tahun 2023 Secara Virtual, Senin (06/02/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Subbagian Humas, RB, dan TI Di ruang Rapat lantai II Kanwil Kemenkumham Malut, Rapat ini dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI Ida Asep Somara, dengan menghadirkan narasumber yakni Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang RBKUNWAS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara.

Dalam paparan nya, ia menyampaikan perlunya penajaman road map reformasi birokrasi dengan berbagai macam problematika reformasi birokrasi yang semakin disempurnakan menuju lebih baik.

"Penajaman Road map Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan road map yang lebih komperehensif dan mampu memberikan dampak nyata, baik kepada masyarakat maupun terhadap pembangunan nasional," ujarnya.

Poin-poin penajaman road map terbagi menjadi empat poin utama yakni penajaman goal setting, penetapan program atau kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus reformasi birokrasi tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hulu hilir dan penajaman indikator reformasi birokrasi.

Kemudian dirinnya melanjutkan untuk dapat mendorong Reformasi Birokrasi Tematik yakni reformasi birokrasi yang mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE, dan sebagainya.

"Reformasi Birokrasi Tematik ini dirumuskan untuk mewujudkan tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu pencapaian pembangunan nasional. Pelaksanaan RB Tematik tidak akan terwujud jika tidak dibarengi dengan strategi dan pengelolaan yang tepat," ujarnya.

Sementara itu Kerangka Lembar Kerja Reformasi Birokrasi Tematik untuk Kementerian atau Lembaga terdiri dari Penggunaan Produk Dalam Negeri, Penurunan Tingkat Kemiskinan, Realisasi Investasi, Laju Inflasi dan Digitalisasi Pemerintahan.

Kegiatan pun dilanjutkan dengan penjelasan mengenai form pengisian informasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Kementerian PANRB akan tetap memantau gambaran perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah diminta untuk menyampaikan informasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya, berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholder.

Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengisian informasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi. Pertama, praktik baik yang disampaikan bisa lebih dari satu. Kedua, proses pengisian data praktik baik dapat dilakukan melalui bit.ly/PraktikBaikRB2023 dengan menjawab pertanyaan dan kriteria yang telah ditentukan

Komentar

Loading...