Tujuh ASN Taliabu Terancam ke KASN

Kordiv Hukum, Bawaslu Pulau Taliabu, Mohtar Tidore

TALIABU-PM.com, Kurang lebih sebanyak  tujuh aparatur sipil negara (ASN), Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), terancam diadukan ke komisi aparatur sipil negara (KASN).

Pasalnya, tujuh ASN Pemkab Pulau Taliabu tersebut ditemukan
like dan berkomentar atas status yang diposting pada dinding akun facebook milik
Yanto Yan yang memakai foto Bupati dan foto itu menggunakan atribut lengkap
partai dengan kepsen AM Lanjutkan.

Kordinator devisi hukum Badan pengawas pemilu (Bawaslu), Pulau Taliabu, Mohtar Tidore kepada posko malut selasa, (3/3/2020) mengatakan, pihaknya sendiri yang menemukan postingan akun FB atas nama akun. Yanto Yan, yang dilike oknum ASN dan langsung memberikan komentar.  "Yang pasti terkait kasus kode etik ASN ini bedah dengan pidana. Untuk itu dalam prosesnya kami cuma mengundang mereka kemudian dimintai keterangan berdasarkan dengan bukti-bukti dan saksi," ungkap Mohtar.

Bukti yang disiapkan dalam kasus kode etik ASN itu soal apa-apa saja yang ditemukan pada postingan. "Tahapannya itu dimulai dari fom pengawasan, kemudian dilimpahkan pada torang yang menangani pelanggaran, kemudian diundang memberikan klarifikasi, setelah itu torang pelajari berita acara pemberian klarifikasi dan terakhir torang buat kajian atas BAP. Selanjutnya hasil pengkajian kami sampaikan langsung ke KASN karena memang mekanismenya begitu," jelasnya. 

Oknum ASN yang kami layang undangan untuk dimintai
keterangan yakni sambung Mohtar, Kepala pemerintahan kecamatan lede, Inisial
AM, IH alias Ifan, DR, TA, DL, CPM, dan SL. "Tujuh ASN ini kami sudah
layangkan surat panggilan kepada mereka dan diantara mereka ada yang sudah
hadir memberikan keterangan," ujarnya.

Lanjutnya, dalam hal ini telah dijelaskan dalam undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang apratur sipil negara, pasal 2 huruf (e), pasal 4 huruf (d) dan pasal 5 ayat 2 huruf (d), (h) dan (i) kemudian pasal 9 ayat 2 pasal 87 ayat 4 huruf (c) pasal 119 dan pasal 123 ayat 3. "Kemudian peraturan pemerintah (PP) No 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kodi etik pegawai negeri sipil pasal 6 huruf (h) dan pasal 11 huruf (c). Dan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 4 angka 12, 13, 14 dan 15," tandasnya. (Cal/red)

Komentar

Loading...