Unjuk Rasa Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Eksekusi Lahan di Kelurahan Maliaro

Unjuk rasa tolak eksekusi lahan di Kelurahan Maliaro, Kota Ternate.

TERNATE-pm.com, Sejumlah mahasiswa di Kota Ternate dan masyarakat berunjuk rasa menolak eksikusi lahan di RT 07/RW 03 Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah oleh Pengadilan Negeri (PN) pada Senin 29 Mei 2023 nanti.

Sebelumnya proses eksekusi sejumlah rumah di Kelirahan Maliaro tersebut, dilakukan berdasarkan dengan surat dari PN Ternate Nomor: W2B-U2/1422/HK.02/5/2023 perihal pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata Nomor: 1/Pdt.G/1994/PN Ternate jo Nomor: 90/Pdt.G/1994 PT.Mal jo Nomor: 1113 K/Pdt/1995 jo Nomor: 730 PK/Pdt/2021 tertanggal 23 Mei 2023 yang akan dilaksanakan pada 29 Mei 2023.

Amatan jurnalis poskomalut.com, sekira pukul 10:00 WIT, penolakan ini dilakukan solidaritas dari mahasiswa yang tergabung dari beberapa Universitas di Maluku Utara dan masyarakat serta Pemuda Kelurahan Maliaro, pada Jumat (26/5/2023) dengan memanjangkan spanduk bertulisan "Jangan Gusur Rumah Kami".

Aksi protes yang disertai pembakaran ban bekas dan memblokade jalan utama di Kelurahan Maliaro berlangsung ricuh pada pukul 11:35 WIT.

Masa aksi tersulut emosi lantaran aksi pemblokiran jalan tersebut dibubarkan pihak kemanan dari Polres Ternate yang bermaksud mengantisipasi terjadi kemacetan.

Upaya pihak keamanan pun dapat berjalan lancar. Namun pada pukul pukul 15:00 WIT, masa aksi kembali melakukan pemblokiran jalan hingga pukul 18:00 WIT.

Iwan, salah satu masa aksi dalam orasinya menegaskan aksi tersebut merupakan representasi penolakan eksikusi pemohon dan pihak PN Ternate, pada Senin pekan depan.

Selain itu, masa aksi juga meminta agar ketua Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Rommel Franciskus Tampubolon dapat mempertimbangkan eksikusi lahan tersebut. Sebab, dalam putusan PN Ternate dinilai berpihak dan tidak mempertimbangkan kehidupan masyarakat setempat.

Tim kuasa hukum tergugat yang diketuai M. Bahtiar Husni menjelaskan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara setelah menerima kuasa langsung meminta Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menghargai upaya hukum dengan gugatan perlawanan dari masyarakat.

Permintaan tersebut, sesuai surat kuasa yang diberikan pihak tergugat, yakni Salim Mansur, Irwan Mansur, Djunaidy D Mansur, Sarfa A Mansur dan Eko Andrianto Yuni Susilo.

Bahtiar bilang, permohonan untuk perlawanan eksekusi terhadap putusan pengadilan sudah dimasukan dan teregistrasi di PN Ternate sesuai pernohonan penagguhan pelaksanaan eksekusi Nomor: 36/YLBH-MU/PHM/V/2023.

"Atas nama PH tergugat, kami meminta ketua PN Ternate agar dapat menagguhkan pelaksana eksekusi disebabkan adanya gugatan perlawanan eksekusi yang telah didaftarkan di PN Ternate," ungkapnya.

Selain alasan perlawanan untuk menunda proses eksekusi lanjut Bahtiar, Ketua PN Ternate juga harus mengedepankan faktor kemanusiaan, karena tidak lama lagi masyarakat sudah dihadapkan dengan hari raya Iduladha 1444 Hijriah.

Senada, Abdullah Ismail yang tergabung dalam tim YLBH menyatakan dengan permasalahan tersebut, pihaknya tidak melakukan tendensius apapun. Namun, yang harus didudukan adalah proses gugatan perlawanan di PN Ternate harus dilihat dan dihargai sebagai satu upaya hukum masyarakat.

"Karena gugatan perlawanan itu sudah teregister dan hari Selasa 30 Mei 2023 mulai sidang," katanya.

Untuk itu, Abdullah menegaskan bahwa Kepala PN Ternate harus menghargai proses hukum tersebut dan menangguhkan eksikusi pada Senin nanti. Sebab menurut Abdullah, proses annimaning dilakukan masyarakat merupakan satu keadilan yang harus dihargai.

"Kami minta penangguhan itu harus dilakukan, karena ada upaya mediasi juga akan dilakukan hari ini Sabtu (27/5/2023) di Polres Ternate dengan menghadirkan pihak tergugat dan penggugat," jelasnya.

Sementara penggugat yakni, Nindun Wahid dan Hamida Wahid melalui PH, Fachri Lantu mengatakan, proses eksekusi ini sudah masuk pada ranah pengadilan. Meski begitu kata Fachri, dirinya sempat berkoordinasi dengan PH tergugat dengan maksud meminta untuk melakukan pembayaran objek tersebut dengan cara cicil.

"Bahtiar sudah berkomunikasi dengan kami khusus Lima atau Enam rumah yang ditempati, dan saya juga bilang kalau itu dari pihak pemohon ada itikad baik melakukan pembayaran ataupun cicil, lebih bagus supaya tidak usah digusur," katanya.

Dari Tujuh rumah yang masuk dalam objek sengketa di Maliaro kata Fachry, satu rumah milik Mariam sudah memberikan lampu hijau untuk melakukan pembayaran secara cicil.

"Kalau untuk waktu bisa diatur, sepanjang itu tidak merugikan pemohon," pungkasnya.

Sementara, Humas Pengadilan Negeri Ternate, Kadar Noh ketika dikonfirmasi via HP, enggan menjawab hingga berita ini ditulis.

Komentar

Loading...