Unutara Gelar Dialog Bahas Kelangsungan Goa Boki Maruru dan Sagea

Diksusi digelar pada Jumat, 29 September 2023 kemarin di ruang aula Iqbal Assagaf Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara.

TIDORE-pm.com, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (BEM Unutara) menggelar diskusi yang menhadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malut, Fachrudin Tukuboya sebagai narasumber.

Diksusi digelar pada Jumat, 29 September 2023 kemarin di ruang aula Iqbal Assagaf Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, mengusung tema “Strategi Menjaga Goa Maruru dan Sagea dalam Perspekti Tata Ruang dan Wilayah”.

Ketua Forum Studi Halmahera (FOSHAL) Mahmud Ichi, dan Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Unutara, Ibrahim Husni pun hadir sebagai pembicara dalam diakusi tersebut.

Kepala DLH, Fahruddin Tukuboya mengatakan, merujuk pada Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Goa Maruru dan Sagea menjadi kawasan geo-tourism, karena terdapat potensi kars yang sangat baik.

“Oleh karena itu, Perlu ada langkah perlindungan kawasan Goa Maruru yang di bawahnya terdapat sumber air Sagea yang sebagai bahan penting untuk kehidupan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Lanjut Fahruddin, bahwa dalam beberapa waktu terakhir aspirasi yang datang dari berbagai organinasi pemerhati lingkungan dan OKP Cipayung di Maluku Utara agar aktivitas pertambangan di sekitar Goa Boki Maruru dan Sagea dihentikan sementara.

“DLH Maluku Utara sudah mengeluarkan surat rekomendasi ke pihak pertambangan untuk hentikan sementara aktivitas pertambangan di Goa Maruru dan Sagea sampai ada kajian dan penelitian lanjutan tentang kondisi air bersih kembali,” ujarnya.

Sementara, Ketua FOSHAL, Machmud Ici menyampaikan, bahwa Halmahera sejak 1998 terdapat ijin kontrak karya pertambangan berjumlah 9 (Sembilan) perusahaan. Terdapat 3 (tiga) perusahaan tambang berada di kawasan kars Sagea.

Ia menambahkan, Goa Boki Maruru memiliki panjang 740 lebih yang berbentuk horizontal, dan juga banyak ragam hayati maupun batuan geologi. Selain itu masyarakat Sagea menjadikan Goa Boki Maruru tempat sumber penghidupan, karena terdapat sumber air minum yang sangat baik untuk kehidupan.

“Terdapat sekitar 1.700an jiwa ada di sana. Lagi-lagi menambahkan kawasan Goa Boki Maruru dan Sagea masuk pada kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga sampai saat ini sudah sekitar 8000 hektar lebih PT IWIP telah menggaruk nikel di sana, dan saat ini ada usulan baru sekitar 1500an hektar untuk lahan baru penggarukan nikel,” ujarnya.

Ibrahim Husni menjelaskan, bahwa tata ruang di Pprovinsi Maluku Utara memiliki empat kawasan proyek strategis nasional (PSN), yakni di Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmaahera Selatan di Obi, dan Kabupaten Pulau Morotai.

Tata ruang kawasan di empat kabupaten ini menjadi alat vital negara untuk eksekusi lahan yang telah memiliki perijinan. Oleh karena RTRW menjadi panglima negara untuk mengeksekusi lahan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Omnibuslaw yang pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa alias tidak punya kewenangan,” ungkapnya.

Hal itu berbeda dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang RTRW yang mana pemerintah daerah masih punya kewenangan.

Sampai saat ini lanjut Ibrahim, dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara baru satu kota yang telah merevisi RTRW kawasan wilayahnya, yakni Kota Tidore.

“Sementara yang lain belum ada revisi RTRW sejak tahun 2018 sampai sekarang, sehingga apa dampaknya belum ada peraturan daerah yang berhasil diputuskan di DPRD kabupaten, dan DPRD provinsi,” tuturnya.

Komentar

Loading...