Usut Dugaan Korupsi Uang Mami Eks Wakil Gubernur, Kejati Menunggu Hasil Audit BPK

Kantor Kejati Malut.

TERNATE-pm.com, Kasus dugaan korupsi anggaran Makan minum (Mami) Wakil Kepala Daerah (WKDH) terus diusut Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Progresnya Kejati masih menunggu perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Maluku Utara.

Sepertinya diungkapkan Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga, Senin (10/6/2024).

Richard mengatakan, kasus yang menyeret mantan Wakil Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali itu sudah masuk ke tahap penyidikan.

"Proses penanganan dan penyelesaian perkara WKDH, kami sedang melakukan penyidikan," ujar Richard.

"Kami sudah berkoordinasi terkait apakah ini merupakan suatu kerugian negara atau tidak, kalau memang iya, berapa itu? dan ini sedang kami lakukan dengan BPK,” sambungnya.

Disentil terkait pemanggilan M. Yasin Ali sebagai saksi dalam perkara yang diketahui sudah dua kali mangkir, Richard menuturkan eks Plt gubernur itu masih berasalan.

Terkait upaya penjemputan paksa, ia menyebut hal itu dibenarkan dalam ketentuan penyidikan. Meski begitu Richard mengaku pihaknya menghargai alasan pribadi Al Yasin untuk mangkir.

"Menurut saya bahwa kita jemput paksa apabila yang bersangkutan ketika dua kali panggilan tanpa adanya alasan berarti Ia tidak menghargai kami. Namun ketika ia memiliki dan memberitahukan alasan maka sudah barang tentu kami harus indahkan alasan itu," pungkasnya.

Adapun, sesuai hasil audit Inspektorat Maluku Utara ditemukan transaksi pengeluaran bersumber dari dana UP/GU yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp499.362.410.

Kemudian pengeluaran fiktif atas biaya penginapan atau hotel pada perjalanan dinas dalam dan luar daerah WKDH tahun anggaran 2022 yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp285.842.000 

Sementara, pengelolaan dana nonbudgeter bersumber dari dana pemotongan uang perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman yang diterima pegawai dan pihak ketiga sebesar Rp760.225.186.

Lalu, pengeluaran atas belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah WKDH tahun anggaran 2022 yang tidak didukung dengan prosedur perlengkapan keabsahan atau otoritas bukti SPT, SPPD dan lembar visum yang diragukan keabsahan dan kewajarannya senilai Rp1.249.972.844.

Komentar

Loading...