poskomalut.com
baner header

Wabup Sampaikan Lima Ranperda ke DPRD Halteng

WEDA-PM.com, Pemkab Halteng menyampaikan lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halteng. Ranperda yang disampaikan dalam rapat paripurna keempat masa sidang II DPRD adalah ranperda tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah No 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, kemudian ranperda tentang retribusi terminal, dan ranperda tentang retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan umum, serta ranperda tentang Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya Ikan kecil. 

Wakil Bupati Abdul Rahim Odeyani mengatakan, lima ranperda yang disampaikan adalah bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan produk hukum daerah, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

“Semoga lima buah ranperda ini dibahas dan dikaji secara bersama-sama dan diproses lebih lanjut guna menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas,”kata Wabup, dalam pidatonya di rapat paripurna di kantor DPRD Senin (3/1/2020).

Mantan ketua DPRD Halteng itu menyatakan, penyampaian publik yang diberikan oleh perangkat daerah haruslah mengedepankan kecepatan, ketepatan dan kedekatan pelayanan, guna mewujudkan kepuasan publik yang semakin baik. “Perbaikan kinerja birokrasi terkait dengan pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra dan kinerja pemerintah dimata masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kehadiraan pelayanan pemerintah yang mereka terima,”papar Wabup.

Wabup mengungkapkan, urgensitas pengajuan lima ranperda ini, sebagaimana  Perubahan ke dua atas Perda Kabupaten Halteng Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat daerah kabupaten halteng, adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good governance). 

Wakil Ketua I DPRD Halteng Kabir Kahar  menambahkan, dari aspek regulasi, adanya kerangka produk hukum yang tepat dan berdaya guna bertujuan untuk memberikan arah yang jelas untuk melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel. 

“Dalam kaitan ini DPRD dan Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban untuk terus menerus mengidentifikasi, mengkaji dan menata kembali produk hukum yang menjadi kebutuhan daerah maupun atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,”jelasnya. (msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: