Wali Kota Tidore Tambah Uang Saku Pejabat

Ketua KPU Maluku Utara, Pudja Sutamat

Pudja: Besok, Pemkot, KPU dan Bawaslu Tikep Menghadap  Mendagri

TERNATE-PM.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Tikep, KPU dan Bawaslu Tikep akan menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada Kamis (23/1/2020) besok.  Kehadiran Pemkot, KPU dan Bawaslu Tikep ke kemendagri tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan anggaran Pilwako Tikep yang dipangkas secara sepihak, sehingga tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kemendagri sudah mengirimkan surat ke Pemerintah Kota Tikep dan juga meminta kehadiran KPU dan Bawaslu Tikep dengan maksud menyelesaikan persoalan pemangkasan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tidore,” ungkap ketua KPU Malut Pudja Sutamat, melalui telepon kemarin (21/1/2020).

Diketahui,
anggaran Pilkada Tikep untuk KPU, sebelumnya diusulkan Rp 19 miliar. Setelah
dirasionalisasi, disepakati dalam NPHD senilai Rp 17,5 miliar. Namun, Pemkot
Tikep bersama DPRD Tikep diam-diam memangkas hingga menjadi Rp 12 miliar.
Anggaran ini, dinilai tak cukup membiayai pelaksanaan pilwako. Sebab, usulan
awal Rp 19 miliar tersebut, sudah termasuk dengan anggaran penyelenggara ad
hock. “Saat ini, anggaran Pilkada belum juga diakomodir pemerintah Kota Tikep
dan masih terjadi tarik ulur,” kata Pudja. 

Anggaran
Pilkada yang belum jelas ini mengundang perhatian dari Kemendagri, sehingga
tanggal 23 Januari ini Kemendagri memanggil pemerintah Kota Tidore dan
diharapkan KPU Tidore dilibatkan untuk ke Kemendagri agar persoalan ini bisa
diselesaikan. "Menurut Kemendagri, mereka dipanggil agar masalah anggaran
ini cepat selesai," ujarnya.

Ia pun
berharap, kehadiran Pemkot, KPU dan Bawaslu Tikep di Kemendagri ini, bisa
ditemukan solusi terbaik. “Hal terpenting saat ini, yakni anggaran ini harus
dipenuhi karena menyangkut kebutuhan Pilkada, dan toh kalaupun nanti anggaran
itu lebih maka akan dikembalikan,” harap Pudja

Hal ini
juga dibenarkan Ketua KPU Tikep Abdullah Dahlan. Menurutnya, surat Mendagri
yang ditujukan ke Pemkot Tikep tersebut, 
juga meminta kepada KPU, Bawaslu dan juga pimpinan DPRD Tikep untuk
hadir memberi keterangan.

Terkait
pemangkasan anggaran ini, kata Abdullah sebelumnya Mendagri sudah mengeluarkan
surat edaran tertanggal 20 Januari 2020, dengan nomor surat 270/463/SJ 
yang ditujukan kepada kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) perihal
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam poin 2 huruf b menyebutkan, bahwa
Pemerintah Daerah dan/atau DPRD tidak diperkenankan mengubah besaran NPHD yang
telah dianggarkan dalam APBD tanpa melalui kesepakatan dengan KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. 

“Jadi
dalam surat edaran Mendagri ini, ada penegasan bahwa pemerintah daerah dan DPRD
tidak diperkenankan mengubah nilai anggaran Pilkada yang sudah ditandatangani
dalam NPHD. Itu dasar hukumnya,” tegasnya. Untuk memenuhi panggilan Mendagri
ini, kata Abdullah rencananya besok (hari ini, red) KPU dan Bawaslu sudah
menuju Jakarta. “Dan Kamis (23/1) besok sudah diadakan pertemuan,” tutupnya.

Disisi
lain, Wali Kota Tikep Capt. Ali Ibrahim telah mengeluarkan Surat keputusan (SK)
nomor
185.3 tahun 2019 tentang penetapan standar biaya perjalanan dinas tahun
2020.  Tentu, seluruh pejabat di lingkup
Pemkot Tikep menyambut baik SK Wali Kota tersebut, karena ada kenaikan uang
perjalanan dinas pejabat dan anggota DPRD.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah (BPKAD) Kota Tidore  Marsaid Idris kepada posko malut  mengatakan, kenaikan uang perjalanan dinas ini disesuaikan dengan standar peraturan Menteri keuangan yang dibagi dalam tingkatan golongan masing-masing eselon IIA, II, III dan IV. Uang perjalanan anggota DPRD dan pimpinan DPRD disesuaikan dengan golongan IIA. Uang saku anggota DPRD dan eselon II ini sebelumnya hanya Rp 1,5 Juta, dan dinaikkan menjadi Rp 2,5 Juta,’’ jelas Marsaid seraya mengatakan, kenaikan SPPD Pemda dan DPRD ini hanya pada uang harian. Sistem yang digunakan dalam penggunaan perjalanan dinas masih menggunakan sistem At cost.  (wm02/mdm/red)

Komentar

Loading...