poskomalut.com
baner header

Warga Pesisir Kelurahan Sangaji Kota Ternate Boikot Jalur Aktivitas Reklamasi

TERNATE-PM.com, Rencana pembangun reklamasi di Kelurahan Sangaji, Kecamatan kota Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara mendapat reaksi penolakan dari sejumlah masyarakat Rt 08/Rw 07 kelurahan Sangaji. Aksi penolakan itu, dengan dasar merasa dirugikan terhadap nasib aktifitas nelayan yang terboikot oleh adanya pembangunan reklamasi. Warga juga memboikot aktivitas reklamasi.

Dalam aksi penolakan pada Senin siang, (27/01/2020), Saiful perwakilan pemuda kelurahan Sangaji, dan selaku orator mempertanyakan reklamasi untuk siapa?  serta menyerukan keselamatan untuk nelayan dan masyarakat pesisir keluarahan Sangaji.

“Pasalnya saat mulai dilakukan pembangunan reklamasi, nelayan merasa kesulitan saat hendak pergi dan pulang memancing. Nelayan terpaksa harus berenang. Maka, kami meminta agar dilakukan jalan keluar masuk untuk nelayan selama pembangunan itu dijalankan,”ungkap Saiful dalam orasinya.

Selain itu, kata Saiful, masyarakat juga menuntut agar pemerintah kota Ternate dalam hal ini walikota Ternate, membatalkan Reklamasi di pesisir Sangaji, karena masyarakat membutuhkan kesejahteraan dan bukan janji manis. Selain itu, masyarakat membutuhkan pembangunan jembatan untuk Nelayan.  “Meminta kepada pemerintah selaku pihak terkait yang mengurus soal pembangunan dalam hal ini anggota DPRD Kota Ternate, Kadis PUPR Kota Ternate serta Camat Ternate utara, agar menjalani amanatnya dalam melihat problematika pembangunan yang ada di kota Ternate, ” pinta Saful.

Aksi ini dilakukan dengan alasan, pihak pemerintah tidak melakukan koordinasi yang jelas dengan masyarakat yang terkena dampak rencana pembangunan reklamasi, terutama para Nelayan. Selain itu, masyarakat kelurahan Sangaji juga menyesalkan anggaran Rp. 2 miliiar lebih, yang disediakan untuk reklamasi dan bukan atau belum tentu disediakan untuk pembangunan jembatan bagi para Nelayan.

Kemudian saat dimintai keterangan, Saiful menyampaikan, dalam dokumen Amdal, masyarakat harus tahu dan masyarakat juga ikut dalam penandatangan amdal itu, agar soal konsep dan tujuannya juga diketahui masyarakat. Pembangunan di Kota Ternate juga harus diketahui masyarakat.  “Pembangunan Reklamasi ini tidak ada koordinasi atau tidak ada pemberitahuan yang jelas kepada masyarakat kelurahan Sangaji,”kata Saiful M Saleh, Mantan Ketua LPM kel Sangaji Kepada poskomalut.com.

Dia menambahkan, aksi penolakan pembangunan reklamasi ini akan tetap berlanjut, hingga pihak pemerintah Kota Ternate dan pihak terkait turun dan bertatap muka dengan masyarakat untuk memberikan kejelasan pembangunan reklamasi soal dampak dan keuntungan bagi masyarakat kelurahan sangaji.  “Kami akan melakukan aksi damai ini dan memboikot aktivitas pekerjaan pembangunan Reklamasi, hingga pihak pemerintah datang dan bersosialisasi dengan masyarakat sangaji, ” tandasnya.

Di kesempatan yang sama, camat Ternate Utara Zulkifli menjelaskan, sudah melakukan koordinasi dan penyampaian terkait pembangunan reklamasi di pesisir kelurahan Sangaji. Serta katanya, pada saat pembahasan amdal dalam pembangunan Reklamasi ini, pihak kelurahan dalam hal ini beberapa tokoh masyarakat juga diundang.  “Hanya saja penyampaian itu tidak tersampaikan secara jelas kepada masyarakat,”kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, atas aksi penolakan yang dilakukan Masyarakat kelurahan Sangaji ini, selaku Camat kota Ternate Utara, dirinya akan langsung melakukan koordinasi ke pihak pemerintah kota Ternate terkait dengan keluhan, dan juga tuntutan yang di sampaikan oleh Masyarakat pesisir Kelurahan Sangaji.  “Intinya, soal Reklamasi ini mungkin informasinya tidak sampai secara utuh kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihak kecamatan akan melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam hal ini Walikota Ternate, ” ungkapnya.

Saat aksi masih berlangsung, Dinas Pekerjaan Umum pun turut hadir di tengah-tengah Masyarakat, yang melakukan penolakan Reklamasi itu. Kehadirannya, merupakan suatu proses koordinasi yang jelas dengan masyarakat setempat. Hanya saja pada kesempatan itu, pihak masyarakat setempat tidak mau melakukan dialog secara terbuka dengan dinas PU maupun dengan Pihak kecamatan. Dengan alasan menuntut agar pimpinan tertinggi pemerintah yakni Walikota  kota Ternate, pun turut hadir pada kesempatan yang sama. Namun dalam kesempatan itu, Walikota Ternate belum sempat datang untuk bertatap muka dengan masyarakat kelurahan sangaji.

Maka dari itu, hingga berita ini tayang, jalur tatap muka melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat belum bisa dilaksanakan. Sementara, Kepala Dinas Pembangunan Umum (PU) Risval Try Budianto mengatakan, keluhan dan tuntutan yang disampaikan masyarakat pesisir Kelurahan Sangaji, merupakan suatu bentuk masukan kepada pemerintah kota Ternate dan demi pengembangan masyarakat pesisir kelurahan Sangaji. Maka dari itu demi tercapainya pengembangan itu, Dinas PU akan melakukan Koordinasi ke Pemerintah Kota Ternate agar pada besok hari, dapat bersedia datang di tengah-tengah masyarakat untuk membicarakan solusi atas penolakan pembangunan Reklamasi.

“Aksi ini merupakan suatu masukan bagi pemerintah kota Ternate dan juga pihak terkait. Saya yakin bahwa pemerintah kota Ternate, tidak akan mengeyampingkan persoalan-persoalan Nelayan, dan yang jelas bahwa akan kita pertimbangan khusus masyarakat pesisir, ” tutur Kepala Dinas PU Kota Ternate Risval Try Budianto. (AP/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: