TERNATE-pm.com, Sejumlah kasus dugaan dan indikasi tindak pidan korupsi di kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Maluku Utara (Malut) dan Kemenag Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) diadukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati).
Aduan itu disampaikan Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau LPP-Tipikor Malut lewat aksi demonstrasi di depan kantor Kejati, Senin (20/11/2023).
Koordinator aksi, Zainal Ilyas mengatakan, kasus yang disuarakan LPP-Tipikor itu diantarannya, dugaan dan indikasi tindak pidana korupsi atas Alokasi Dana Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kantor Kemenag Malut tahun anggaran 2022-2023, dugaan korupsi pengadaan mobiler pada KUA Kecamatan Bacan Barat dan KUA Kecamatan Pulau Joronga, Kabupaten Halsel tahun anggaran 2022 yang diduga fiktif.
Selain itu, dugaan dan indikasi pemotongan Alokasi Dana Tunjangan Kinerja (Tukin) Guru dan Pegawai pada Kantor Kemenag Kabupaten Halsel, yang diduga dilakukan oleh Kepala Kemenag dan Bendahara dengan nilai rata-rata Rp500 ribu sampai dengan Rp2 dua juta.
“Dengan demikian, LPP-Tipikor mendesak Kejati Malut segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kasubag Ortala dan Hukum Kanwil Agama Malut inisial SG,” ungkapnya.
Lanjutnya, LPP-Tipikor juga mendesak Kejati Malut segera panggil periksa Staft Kanwil Kemenag Malut inisial LA atas dugaan korupsi pengadaan mobiler pada KUA Kecamatan Bacan Barat dan KUA Kecamatan Pulau Joronga, Kabupaten Halsel tahun anggaran 2022.
“Selain itu, LPP-Tipikor juga mendesak Kejati Malut segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap SH sebagai Bendahara Kemenag Halsel terkait dugaan dan indikasi pemotongan Alokasi Dana Tunjangan Kinerja (TUKIN) Guru dan Pegawai pada Kantor Kemenag Kabupaten Halsel,” pinta Zainal.
Tinggalkan Balasan