poskomalut, Nasib 900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Pulau Morotai masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Pemda Morotai telah mengusulkan seluruh PPPK paruh waktu tersebut untuk dialihkan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Namun, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait proses pengalihan status tersebut.
“Untuk yang paruh waktu ini, kami belum terima surat edaran dari pusat. Tetapi kita tinggal menunggu dari pusat, karena permintaan sudah kita usulkan. Tinggal kita menunggu prosesnya,” jelas Sekda Morotai, M Umar Ali saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Ia memastikan Pemda Morotai tetap mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk jika nantinya terdapat kebijakan terkait pembayaran gaji PPPK paruh waktu.
“Kita tetap ikuti prosedur dari pusat. Kalau memang perintahnya seperti itu, kita tetap siap,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) BKD Pulau Morotai, Basirum Umaternate, memastikan jumlah PPPK paruh waktu yang diajukan tidak berubah.
Menurutnya, terdapat sekitar 900 orang yang masuk dalam usulan tersebut sesuai jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Jadi kurang lebih 900 orang PPPK paruh waktu,” ungkapnya.
Ia menegaskan jumlah tersebut masih sama seperti pengumuman sebelumnya dan belum mengalami perubahan.
“Jadi jumlah yang sama seperti pengumuman kemarin. Itu sudah tidak berubah,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan