TERNATE-pm.com, Fron Pemuda Anti Korupsi (FPAK) kembali mendesak Kejaksaan Tinggi Malut, untuk memeriksa Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut, Fahmi Alhabsy, yang diduga memonopoli proyek DAK 2023, Kamis (23/11/2023).
Kasus dugaan monopoli proyek mencuat saat Fahmi menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Gedung SMKN 1 Tikep senilai Rp3.632.500.000,-, dan pembangunan Gedung SMKN 2 Ternate senilai Rp2.442.200.000,-.
Dalam proses pembangunan kedua gedung sekolah ini, Fahmi mencairkan anggaran sebesar 75 persen. Sementara faktanya di lapangan progres pembangunan baru mencapai 50 persen.
“Jika pekerjaan baru mencapai 50 persen harusnya baru dilakukan termin II bukan langsung ke termin III. Sebab, progres fisik tidak berbanding lurus dengan besar anggaran yang dicairkan,” teriak koordinator aksi, Ajis Abubakar.
Untuk itu, menurut Ajis, Polda dan Kejati harus memanggil dan memeriksa Fahmi Alhabsy, karena terseret dugaan monopoli proyek.
“Gubernur KH Abdul Gani Kasuba, juga harus mencopot Fahmi dari jabatannya,” desak Ajis.
Terpisah, Sekretaris Dikbud Malut, Fahmi Alhabsy dikonfirmasi jurnalis media mengaku belum bersedia memberikan keterangan.
“Terkait dengan demo tadi, itu hanya dorang (mereka) mau pancing supaya ana (saya) komentar. Jdi ana blm bisa komentar,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan