TERNATE-pm.com, Anggaran perjalanan dinas Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara (Malut) yang terus disoroti publik kini mendapat perhatian khusus dari Kejaksaan Tinggi (Kejati).
Ini dilihat dari langkah Kejati Malut yang bakal melidik anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah mencapai Rp6,4 miliar dalam satu tahun
“Kami akan lidik, tetapi diproses itu panjang, kami buat telaah dulu,” kata Aspidsus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Ardian, Jumat (24/11/2023).
Lanjut Ardian, pihaknya bakal menelaah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam ploting anggaran perjalanan dinas tersebut.
“Benar atau tidak ada perbuatan melawan hukumnya, benar ngga ada indikasi korupsinya,” tandasnya.
Sebelumnya, desakapn kepada penegak hukum baik Kejati maupun KPK agar mengusut dugaan praktik pencurian uang negara di Dinas ESDM Malut disuarakan Koordinator Lembaga Pengawasan Independen (LPI), Rajak Idrus.
Ia menegaskan, sangat tidak mungkin anggaran bersumber dari APBD Pemprov Malut itu dihabiskan dalam sembilan kali perjalanan dinas.
Menurut Rajak, penggunaan anggaran tersebut patut diduga terjadi praktik pencuarian uang negara atau korupsi.
“Jika benar model perjalanan dinasnya seperti demikian dengan menghabiskan anggaran daerah Rp6.485.584.000,00 miliar, tentunya ada kecurigaan besar, karena jangan sampai itu modus korupsi. Sebab, tidak masuk akal sembilan kali perjalanan dinas saja harus mengabiskan anggaran sebesar itu,” cetusnya, Kamis 19 Oktober 2023 lalu.
Rajak lantas meminta dan mendesak kepada Kejati Malut bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengkover informasi dan menjadikan sebagai atensi khusus.
Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak mungkin dipakai dalam perjalanan dinas saja. Ada unsur dugaan lain tetapi sengaja dikemas dalam bentuk adminitrasi untuk menghilangkan bukti.
Tak hanya KPK, aktivis Maluku Utara yang biasa disapa Jack ini mendesak kepada Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba di masa akhir jabatan kurang lebih tiga bulan itu, untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas ESDM, Suryanto Andili.
Sebab kata dia, evalusasi sebagai bentuk ikhtiar nama gubernur ikut diseret pasca menanggalkan jabatannya sebagai kepala daerah Maluku Utara.
Ia lantas menyatakan, beredarnya informasi gubernur melakukan perombakan kabinet besar-besaran, Kepala Dinas ESDM juga harus masuk dalam daftar evaluasi.
“Bagi kami masalah ini tidak bisa dianggap sepele, kekhawatirannya setelah masa jabatan pak gubernur berkahir nama beliau ikut dibawa-bawa atas kasus ini,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan