TERNATE-pm.com, Korban insial EBL alias Enjel (24) merasa tidak puas atas putusan demosi terhadap Bripda HSK alias Hendrik.
Hendrik, diketahui adalah anggota polisi Polda Maluku Utara (Malut).
Enjel mengatakan, sebagai masyarakat biasa bingun ingin mengadu ke mana, karena putusan demosi yang diberikan kepada Bripda HSK tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan kurang lebih dua tahun ini.
Perempuan 24 tahun itu menceritakan awal pertemuan dan menjalin kasih dengan Bripda HSK pada November 2021 silam.
Berjalan waktu, Enjel kemudian hamil. Bripda HSK kemudian mengelak dan tidak meyakinkan kalau kehamilan Enjel bukan buah dari hubungan mereka.
“Padahal saya hamil itu karena dia (Bripda HSK), tapi saat diberitahukan tidak mau bertanggung jawab dengan alasan anak dalam kandungan bukan anaknya,” ungkapnya Enjel Rabu (31/1/2024) malam.
Berbagai upaya komunikasi ditempu, Bripda HSK kemudian mengajak Enjel dan keluarganya ke Sofifi, tepatnya di Kompi Brimob Polda Malut. Namun, di kompi, tidak mendapatkan keputusan yang jelas, sehingga Enjel bersama keluarga balik ke Halmahera Utara (Halut).
“Karena tidak ada kejelasan kami kemudian laporkan ke Polda Malut di bagian Propam, tepatnya 15 Februari 2022 dengan harapan ia diproses,” akunya.
Selain itu, kata Enjel, kalau Bripda HSK juga mengancam melalui via WhatsApp. Dalam isi WhatsApp, Bripda HSK mengatakan “lapor saja, saya tidak takut, mau itu komandan atau siapa saja saya bunuh” kata Enjel menirukan pernyataan Bripda HSK dalam pesan WhatsApp.
“Saya ada bukti soal ancaman itu, dan bukti-bukti sudah kami siapkan kalau dikemudian hari dipanggil kembali,” tegasnya.
Enjel mengaku, selama proses di Propam belum mendapatkan kepastian hukum, sampai dirinya melahirkan seorang anak dari Bripda HSK.
Karena sudah melahirkan, Enjel turus berupaya meminta kepastian ke Propam hingga Bripda HSK terancam direkomendasi Pecat Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Saya tidak dinikahi hingga melahirkan, saya dinikahi Bripda HSK pasca melahirkan, itupun sudah rekomendasi PTDH, baru dia mau bertanggung jawab,” katanya.
Karena mau bertanggung jawab, kata Enjel, dirinya dan Bripda HSK dinikahkan secara kedinasan di Polda Malut, pada 11 Mei 2023 serta diberikan sanksi demosi ke Polres Taliabu selama 3 tahun.
“Kami hanya dinikahkan secara dinas, tapi nikah secara agama di gereja tidak diurus Bripda HSK, bahkan demosi ke Taliabu tidak pergi,” jelasnya.
Ironisnya lagi, selama Enjel mengandung hingga melahirkan dan dinikahkan secara kedinasan, Bripda HSK hanya memberikan nafkah sebesar Rp2 juta diserahkan dua kali. Pemberian pertama Rp500, kedua Rp1,5 juta.
“Selama mengandung hingga menikah dia hanya memberikan nafkah Rp 2 juta, itupun bertahap dan pemberian itu sebelum menikah. Jadi habis menikah dinas, saya dan anaknya sudah tidak mendapatkan nafkah,” ungkapnya lagi.
Sudah begitu, Enjel menyatakan, seminggu menikah Bripda HSK sudah dengan pasangan baru atau perempuan simpanan, bahkan tidak ada komunikasi sedikitpun dari suaminya itu.
“Karena dia mengulangi perbuatan, saya dan keluarga dari Halut melaporkan ke Propam, sehingga Bripda HSK ini diberikan sanksi berat atau PTDH, karena melakukan perbuatan yang kedua kali,” tegas Enjel dengan menangis.
Laporan kedua ke Propam itu, sambung Enjel, langsung diproses hingga naik sidang, akan tetapi dalam persidangan Bripda HSK dijatuhkan sanksi demosi 8 tahun ke Polres Taliabu.
“Maksudnya ini sudah dua kali perbuatan yang menyedihkan saya, harusnya bukan demosi yang diberikan tapi PTDH. Jadi saya memang tidak dihargai sama sekali dengan putusan itu,” beber Enjel penuh kecewa.
Senada, Fleni Wasti, Kakak kandung Enjel menambahkan, dirinya sangat berharap kepada Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko agar dapat melihat kembali perbuatan anggotanya, karena sudah mencederai institusi.
“Harapan kami tinggal di Kapolda untuk mengambil keputusan yang tepat, karena selama ini sudah banyak upaya yang dilakukan, namun tidak ada hasil hukum yang memuaskan,” harap Fleni sembari menangis.
Fleni berjanji, akan melaporkan kembali ke Polres Halut atas dugaan penelantaran anak dan istri, yang selama ini tidak memberikan nafkah, baik batin maupun materil.
“Terlalu sakit sebagai keluarga, melihat kondisi adik kami. Kami akan lapor soal penelantaran anak dan istri ke Polres Halut,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Kum Polda Malut, Kombes (Pol) Yudi Rumantoro menambahkan sidang Bripda HSK sudah sesuai prosedur.
Walaupun hasil sidang diputuskan dan keluarga merasa tidak puas maka silahkan lapor ke Itwasda untuk dikaji kembali.
“Kami juga akan kaji lagi, tetapi kalau mereka tidak puas bisa lapor ke Itwasda untuk dikaji kembali,” singkatnya mengakhiri.
Tinggalkan Balasan