TERNATE-pm.com, Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan korupsi, terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK) munculkan fakta menarik.
Jaksa Penutut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar status pernikahan Wahidin Tahmid, ajudan AGK dengan perempuan bernama Grayu alias Ayu dalam sidang lanjutan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Rabu (29/5/2024) kemarin.
JPU KPK melontarkan pertanyaan kepada saksi Wahidin ihwal hubungannya dengan Ayu.
“Saudara saksi apakah Grayu ini istri sah anda ataukah istri sirih? tanya Jaksa KPK, Andi Lesmana.
Wahidin Tahmid lantas menjawa pertanyaan JPU, bahwa Ayu merupakan istri sirinya.
Andi Lesmana juga menelusuri pernikahan keduanya setelah menjadi ajudan ataukah sesudah ajudan.
“Ayu ini saya nikahi setelah jadi ajudan,” terang Wahidin.
Tak hanya itu, KPK juga meminta kepada Wahidin untuk bisa mengembalikan sisa uang yang masih dikuasai.
“Saudara saksi Wahidin kami minta agar uang sisa tolong dikembalikan kepada kami,” jelasnya.
Uang sisa yang dicatat ada kurang lebih Rp2,5 miliar dikurangi rekening-rekening yang sudah disita mulai dari Ayu dan Wahidin.
“Kami minta setelah dari sidang ini kalian duduk cari solusi untuk kembalikan uang sisa ke kami,” tegasnya.
Selanjutnya JPU menggali hubungan Ayu dengan AGK.
“Saudari saksi Ayu sejauh mana anda berkomunikasi dengan AGK apakah seminggu sekali atau bagimana” tanya JPU.
Ayu pun menjawab ia sering berkomunikasi dengan AGK lewat WhatsApp satu minggu lima kali komunikasi.
“Berarti saudara ini sudah sering WhatsApp ke AGK dan uang yang dikirim AGK selalu diberitahukan ke saudara,” tanya jaksa.
Diketahui, perihal pernikahan anggota Polri sudah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.
Aturan ini memuat tata cara dan persyaratan bagi polisi dalam melangsungkan pernikahan, perceraian hingga rujuk.
Aturan tersebut menjelaskan bahwa pegawai negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Guna memberikan kepastikan hukum mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga dan organisasi Kepolisian Republik Indonesia.
Pasal 3 bahwa pegawai negeri di Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
Kemudian, pada Pasal 4 Ayat 1 disebutkan bahwa “Pegawai negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami”.
Sedangkan isi Pasal 4 Ayat 2 berbunyi “Anggota Polri wanita dan pegawai negeri sipil Polri wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya.
Dengan demikian, anggota Polri yang sudah memilki suami/istri secara sah tidak diperbolehkan menikah lagi, termasuk nikah siri.
Dengan rujukan tersebut akankah Wahidin Tahmid selaku anggota Polri yang saat ini bersaksi di kasus AGK diberikan sanksi dari Bidpropam Polda Maluku Utara?
Tinggalkan Balasan