TERNATE-pm.com, Praktisi hukum, M Bahtiar Husni menagih ketegasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) memeriksa Pejanbat (Pj) Gubernur, Samsudin Abdul Kadir.
Pemeriksaan Samsudin terkait kasus dugaan korupsi anggaran makan minum (mami) dan perjalanan dinas yang melekat di Sekretariat Wakil Kepala Daerah (WKDH) Malut 2022.
Selain Pj Gubernur Malut, Samsudin Abdul Kadir, Jaksa didesak periksa kembali mantan wakil gubernur M Al Yasin Ali dengan kasus yang sama.
Sebelumnya Samsuddin sudah diperiksa, Kejati Maluku Utara, Selasa 23 Januari 2024. Mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut itu diketahui baru sekali diperiksa jaksa.
Dalam pengembangan penanganan kasus tersebut, jaksa tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Maluku Utara.
“Tinggal menunggu hasil audit BPK, tim penyidik semestinya Pj Gubernur harus kembali diperiksa,” kata Bahtiar di Ternate, Selasa (23/7/2024).
Menurut Bahtiar, ketegasan dari Kejati Malut perlu ditantang tuntaskan kasus tersebut. Terutama di bawah komando Kajati yang baru.
“Kita lihat kasus ini sudah cukup lama ditangani penyidik,” tuturnya.
Bahtiar berharap, penyidik dapat membuka tabir kasus tersebut. Publik Maluku Utara harus tahu sejauh mana penanganan perkaranya dugaan praktik rasuah tersebut.
“Saya kira kasus ini sudah beberapa saksi yang diperiksa dan sebenarnya itu menjadi petunjuk jaksa,” tandasnya.
Bahtiar dengan tegas meminta, jaksa tidak mengistemewakan pejabat akan diperiksa. Sebab, pemberantasan korupsi tidak herus tebang pilih.
Diketahui, sesuai hasil audit Inspektorat Maluku Utara, ditemukan transaksi pengeluaran yang bersumber dari dana UP/GU yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp499.362.410.
Kemudian pengeluaran fiktif atas biaya penginapan atau hotel pada perjalanan dinas dalam dan luar daerah WKDH tahun anggaran 2022 yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp285.842.000
Sementara, pengelolaan dana nonbudgeter bersumber dari dana pemotongan uang perjalanan dinas dan belanja makanan dan minuman yang diterima pegawai dan pihak ketiga sebesar Rp760.225.186
Lalu, pengeluaran atas belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah WKDH tahun anggaran 2022 yang tidak didukung dengan prosedur perlengkapan keabsahan atau otoritas bukti SPT, SPPD dan lembar visum yang diragukan keabsahan dan kewajarannya senilai Rp1.249.972.844.
Tinggalkan Balasan