poskomalut, Aliansi BEM Unkhair Ternate menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (15/6/2026)
Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan.
Aksi dipicu kenaikan BBM non subsidi dan kondisi ekonomi yang dinilai menekan rakyat.
Presiden BEM Unkhair, M Fatahuddin Hadi sebut Indonesia dalam bahaya.
“Ekonomi Indonesia tertekan. Ini cerminan rapuhnya fondasi ekonomi domestik. Ketergantungan impor dan tata kelola buruk bikin ekonomi rentan,” kata Fatahuddin.
Ia nilai pelemahan rupiah berdampak langsung ke harga kebutuhan pokok. Masyarakat menengah ke bawah paling terdampak.
“Kenaikan BBM selalu dibarengi kelangkaan BBM subsidi. Lemahnya pengawasan buka ruang ketimpangan. Distribusi subsidi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Fatahuddin juga kritik program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa (Kopdes).
Menurutnya, program itu bermasalah di tatakelola dan minim pengawasan.
“Program yang tidak dikelola baik bukan selesaikan masalah, tapi berpotensi jadi beban fiskal. MBG disebut memakan anggaran Rp1,5 triliun per hari. Ini fakta yang kita rasakan,” tegasnya.
“Kami Unkhair bergerak menuntut rezim Prabowo-Gibran turun,” kata Fatahuddin.
Selain isu nasional, BEM Unkhair juga bawa isu lokal Malut. Total ada 15 tuntutan:
1. Turunkan harga BBM
2. Cabut UU TNI dan UU Polri
3. Turunkan harga sembako
4. Tangkap mafia BBM di Ternate
5. Usut tuntas pembunuhan Halbar-Halteng
6. Menolak Giant Seawall
7. Tarik militer ke barak
8. Hapus program MBG dan Kopdes serta cabut Perpres No 1 Tahun 2025
9. Copot Bahlil dan Pigai dari jabatan menteri
10. Sahkan UU Masyarakat Adat
11. Setop kriminalisasi aktivis
12. Wujudkan pendidikan gratis dan sejahterakan guru
13. Siapkan mitigasi transportasi dan kebutuhan dasar di Malut
14. Sentralisasi APBD untuk rakyat Malut
15. Mendesak Gubernur Malut segera bayar gaji PPPK
Tinggalkan Balasan