TOBELO-PM.com, DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut) resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 menjadi peraturan daerah (Perda). Pengesahan Ranperda APBD-P menjadi perda itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Halut secara virtual, dipimpin langsung ketua DPRD Halut, Yulius Dagilaha didampingi dua wakil ketua bersama anggota DPRD di ruang paripurna DPRD Halut sedangkan Wakil bupati Muchlis Tapi Tapi didampingi Plt Sekda Yudihart Noya, asisten, staf ahli dan sejumlah pimpinan SKPD di ruang meeting Fredy Tjandua, Selasa (08/09).

Meski defisit APBD-P, namun anggota DPRD Kabupaten Halut secara bulat menyetujui ranperda APBD-P 2020 yang diajukan Bupati Halut Frans Manery beberapa waktu lalu. Padahal Alasan mendasar terkait APBD-P tahun 2020 karena perkembangan kondisi yang tidak sesuai asumsi akibat kondisi darurat dan  penanganan COVID-19 yang masih berlangsung.

Ketua DPRD Halmahera Utara Yulius Dagilaha, menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Badan Anggaran DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan pembahasan agenda ini. “Ini adalah wujud kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang perlu selalu dijaga untuk kepentingan daerah ini,” Kata Yulius Dagilaha.

Menurut politisi partai Demokrat ini, melalui pembahasan yang serius antara DPRD dan Pemerintah Daerah, akhirnya Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020 secara umum disepakati untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.072.266.830.426,24,- sedangkan belanja daerah sebanyak Rp. 1.093.620.318.043,85,.

“Oleh karena itu, lembaga ini telah menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara,” tandasnya.

Sementara Wakil bupati Muchlis Tapi Tapi mengatakan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan segenap anggota dewan atas kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi saling pengertian yang positif untuk kepentingan rakyat dan pembangunan kabupaten Halut.

“Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara menjadi harapan kita dan modal positif  dalan pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan begitupun dalam proses pembahasan tentang perubahan anggaran,” jelasnya.

Disebutkan APBD dengan angka makro yang terdiri dari Rp.1.072.266.830.426.24. total belanja Rp ,1.093.620.318.043.85. Defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp 21.353.487.617.61, sedangkan pembiayaan untuk penerimaan pembiayaan Rp.52.153.487.617.61 dan pengeluaran pembiayaan perubahan diangka Rp.30.800.000.000,- dengan demikian sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sejumlah Rp 0,.

“Dari berbagai catatan pertanyaan serta koreksi yang disampaikan oleh dewan, pada saat hearing pembahasan antara badan anggaran legislatif dengan tim anggaran Pemda telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi dua lembaga,” ujarnya.

Selain itu, bupati mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD sebagai pengelola penerimaan daerah agar dapat mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari perubahan Perda ini. “khususnya dalam pengeluaran anggaran belanja kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, manfatkanlah waktu yabg tersisa kurang lebih empat bulan ini untuk dioptimalkan pelaksanaan kegiatannya, apalagi pekerjaan-pekerjaan fisik agar benar-benar di kawal dan di monitor secara kontinyu sehingga diharapkan hasil pekerjaan sesuai dengan spek dan berkualitas yang pada gilirannya dapat di nikmati secara layak oleh semua lapisan masyarakat.

”Kami menyadari bahwa saran dan pendapat yang disampaikan dewan, kesemuanya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan demi peningkatan kinerja pemerintah,” tandasnya.

Seperti diketahui, Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini, akan disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara untuk dilakukan evaluasi serta mendapat persetujuan yang selanjutnya apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti dan menyempurnaan. (mar/red)