Dua Bulan Bupati dan Wabup Taliabu ‘Tidur’ di Jakarta

TALIABU-PM.com, Bupati dan Wakil Bupati Taliabu Aliong Mus-Ramli sudah dua bulan terakhir tak lagi terlihat di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. 

Penelusuran media ini, kedua pejabat tersebut dikabarkan sibuk di Jakarta untuk melobi rekomendasi partai politik (Parpol) sebagai syarat dukungan untuk paket petahana pada Pilkada nanti.

Selain Bupati dan Wakil Bupati, para pejabat di lingkup Pemkab Pulau Taliabu juga ramai-ramai keluar daerah dalam beberapa pekan ini. Pejabat tersebut diantaranya Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Salim Ganiru, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Hi. Irwan Mansur, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kuraisia Marsaoly, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mansu Mudo, Sekretaris Dewan (Sekwan) Ali Umanahu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samsudin Ode Maniwi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gafarudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masni Ibrahim, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sunadi Buamona, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sutomo Teapon, dan Kepala Dinas Transmigrasi Syahjuan Fatgehipon. “Rata-rata para Kepala Badan dan Kadis ini sedang melakukan perjalanan dinas keluar daerah,” ungkap sumber yang enggan namanya dipublikasikan kepada posko malut diKantor Bupati, Rabu (26/2/2020). 

Diketahui, sejauh ini program Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang masuk dalam tahun anggaran 2020, hingga akhir bulan kedua masuk bulan ketiga tahun ini belum terlihat adanya kegiatan lapangan karena diduga terkendala masalah anggaran yang tak kunjung dicairkan oleh pihak Keuangan dilingkup Pemkab tersebut kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo), Pulau Taliabu, Gafarudin ketika dikonfirmasi posko malut, rabu (26/2/2020) melalui telepon, mengenai kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu selama di luar daerah, dia meminta waktu untuk mengkonfrontir ke bagian protokoler. “Ada beberapa undangan yang dihadiri Bupati, diantaranya undangan Kemendagri, KemenPAN dan reformasi birokras,” pungkasnya. (Cal/red)