Ikut Retret, Sekda Tenteng Ratusan Usulan Pemkot Ternate ke Pemerintah Pusat

poskomalut, Pemerintah Kota Ternate melalui Sekretaris Daerah, Rizal Marsaoly akan menyampaikan ratusan usulan kepada 27 kementrian dan lembaga.

Ratusan usulan tersebut akan disampaikan saat retret dan rapat koordinasi Sekretaris Daerah se-Indonesia di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Selain Sekretaris daerah, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, dijadwalkan mengikuti kegiatan serupa selama empat hari, tepatnya pada 26-29 Oktober 2025.

Retret merupakan bagian dari program BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan diikuti 1.104 peserta, terdiri dari 552 sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota serta 552 kepala badan perencanaan pembangunan daerah dari seluruh Indonesia.

Biaya penyelenggaraan tersebut bersumber dari DIPA BPSDM yang mencakup akomodasi, konsumsi, dan seluruh kebutuhan rapat kerja.

Rizal Marsaoly, mengatakan agenda tersebut menjadi momentum penting, karena selain retret, juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi nasional yang menekankan sinergi data dan perencanaan antara pusat dan daerah.

Ia menyatakan, setiap daerah diminta membawa data dan usulan konkret untuk dikaji bersama Kementerian Dalam Negeri.

“Hal yang urgen, pengurangan transfer ke daerah menyebabkan sejumlah program tidak dapat dibiayai secara optimal, sehingga diperlukan kerja sama lintas kementerian untuk memperkuat pembiayaan daerah,” kata Sekda kepada awak media di Ternate, Kamis (23/10/2025).

Ia menilai, retret juga menjadi bagian dari pembekalan untuk menciptakan SDM, khususnya ASN yang selama ini telah mengabdi kepada negara.

Terpisah, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, menyebut pihaknya sudah siapkan ratusan usulan program lintas sektor yang akan disampaikan ke-27 kementerian dan lembaga.

Pemilik nama karib Thamas itu menyebut, usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pengendalian inflasi.

“Forum tersebut menjadi kesempatan strategis bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan dan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat,” tukas Thamas.