poskomalut, Realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat mencapai Rp3,5 miliar.

Investasi tersebut berasal dari Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) serta sejumlah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di kawasan KEK Morotai.

Ini disampaikan Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, angka tersebut disampaikan berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) yang turut dihadiri Tenaga Ahli Utama Kepresidenan, Kedeputian Investasi dan Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Kementerian Agraria, serta Badan Pengelola dan Pembangunan KEK Jababeka yang digelar beberapa waktu lalu.

Wakil Bupati menjelaskan, berdasarkan laporan PT Jababeka, total realisasi investasi pada Triwulan II 2026 mencapai Rp3,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, investasi BUPP tercatat sebesar Rp1,5 miliar, sedangkan investasi dari pelaku usaha mencapai Rp2 miliar.

Sejumlah pelaku usaha yang tercatat antara lain PT Jababeka Morotai, Padang Golf Cikarang, Jababeka Infrastruktur, dan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.

Selain investasi, aktivitas usaha di KEK Morotai juga memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah tenaga kerja yang terserap dari pelaku usaha di KEK Morotai sampai pada tahun 2026 mencapai 1.034 orang.

PT Jababeka Morotai menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 895 orang, disusul Yayasan Pendidikan Universitas Presiden 55 orang, Biocrop 20 orang, Jababeka Infrastruktur 14 orang, Padang Golf Cikarang 13 orang, Kyudenko 12 orang, Binamitra 10 orang, Samudera Era Abadi 7 orang, Tressbio atau QD Japan 5 orang, dan Royal Castle Investment 3 orang.

Rio mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terus mendorong terciptanya iklim investasi yang positif dan kondusif, termasuk memperkuat sinergi dengan Jababeka dan para pelaku usaha agar investasi di KEK Morotai terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah daerah, kata Rio, akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pengelola kawasan untuk mendorong investasi, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan ekonomi masyarakat.