DAK 13 Miliar Raib, DPRD Morotai Semprot Kadispar : Gagal Kelola Pariwisata

Distinasi wisatai di Pulau Morotai. Foto istimewa.

MOROTAI-pm.com, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Morotai, Kalbi Rasyid kena "Semprot" dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, ia dianggap tidak mampu memajukan pariwisata Morotai.

Anggapan DPRD Morotai itu mengacu pada turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 hanya senilai Rp6 miliar. Jika dibandingkan dengan DAK tahun 2022 mencapai Rp19 miliar.

"Kenapa DAK nya turun. DAK dari Rp19 miliyar lalu di 2023 turun drastis 6 miliyar. Alasan Dispar soal data dukungan. Ini alasan teknis yang memang sebenarnya kalau mau dilihat tidak ada kata lain, bahwa di Dispar ini ada ketidakseriusan yang ada hanya merugikan daerah. Itu yang bagi saya ini harus dipandang penting oleh pemimpin daerah saat ini," ungkap Mahmud Kiat, anggota DPRD Morotai kepada wartawan, Selasa (25/10/2022).

Mahmud yang biasa disapa MK itu mengaku, terdapat dua indikator yang menjadi tolak ukur buruknya kinerja Kadispar Morotai yakni, turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata tidak capai target.

"Iya, PAD juga tidak maksimal. Pariwisata ini butuh keseriusan, memang siapa saja yang memimpin di sana harus punya basic keilmuan tentang itu, tentang pariwisata yang memang harus tuntas," bebernya.

Ia kembali mengungkapkan, banyak spot pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai saat ini bukan hasil inovasi Dinas Pariwisata melainkan perusahaan swasta yang berinvestasi di Pulau Morotai. Bahkan, Dispar Morotai numpang pada keberhasilan perusahan swasta.

"Iya memang spotnya bertambah, tapi bukan inovasi dari Dinas Pariwisata. Ini soal swasta yang datang lalu kemudian menginvestasikan pariwisata di Morotai. Jadi, kalau Dinas Pariwisata Morotai menganggap ini bagian dari keberhasilan mereka ini nimbrung namanya, karena mereka turut hadir di keberhasilan orang," tandas MK.

"Karena dilihat Morotai dengan nilai jual sampai saat ini ya masih dalam tahapan biasa-biasa saja. Buktinya orang masih berdebat tentang Dodola kotor. Tidak ada debat maju tentang pariwisata," cetusnya.

Bahkan, ia juga menyetujui apabila Kadispar Morotai harus diganti, jika dipandang penting.

"Ya saya serahkan ke mekanisme internal mereka, kalau memang itu dipandang penting kenapa tidak dilakukan, karena di birokrasi memiliki mekanisme tentang itu. Tapi, bahwa soal turunnya DAK, yang kita tahu bersama Morotai juga dicanangkan oleh Kementrian Pariwisata untuk menjadi 10 destinasi wisata, tapi kenapa hari ini bisa turun jauh drastis 6 miliar," katanya.

"Ini sesuatu yang memang yang sangat bobrok, alasannya karena soal data dukungan yang tidak masuk ke kementrian. Ini yang harus di seriusi," sambungnya.

Komentar

Loading...