HIPMAMORO Malut Sebut Pemda tak Becus Kelola Aset Tanah

MOROTAI-PM.com, Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-HIPPMAMORO) Provinsi Maluku Utara, sebut Pemda Pulau Morotai sangat bobrok dalam mengelola aset tetap semisal tanah. HIPMAMORO menemukan adanya kejanggalan pencatatan adminstrasi tanah milik Pemda Morotai, karena tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang memadai. Pernyataan Hippamoro itu bukan tanpa dasar karena  organisasi itu membuat pernyataan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2018.

Data yang
dikantongi HIPMAMORO misalnya, berdasarkan pemeriksaan BPK terkait pengamanan aset
tanah tidak memadai. Dari hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan aset tetap dengan
melakukan pemeriksaan fisik dengan pihak-pihak terkait dan analisis dokumen
pendukung nilai aset tetap, diketahui dari hasil pemeriksaan BPK tersebut belum
semua tanah milik pemerintah."Dari hasil pemeriksaan atas dokumen
sertifikat tanah dan KIB tanah oleh BPK diketahui bahwa dari 417 bidang tanah
yang tercatat dalam KIB hanya terdapat 26 sertifikat. Wawancara yg telah
dilakukan oleh BPK pada 22 April 2019 dengan Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah, menyebutkan untuk bidang tanah yang lain masih di Badan
Pertanahan Nasional. Karena pengurusan sertifikat tanah pada saat itu
terkendala disebabkan keterbatasan anggaran. Kemudian tidak terdapat tanda
kepemilikan bidang tanah pemerintah daerah, setelah BPK melakukan pemeriksaan
fisik atas keberadaan bidang tanah secara uji petik. “Hasil pemeriksaan yang
kemudian diketahui tidak semua tanah pemerintah daerah dilengkapi dengan patok,
ataupun tanda kepemilikan tanah,"jelas Julfikar Balaha, Ketua Bidang Hukum
Hippamoro Malut, dalam rilisnya kepada koran ini, Minggu (17/11/2019).

Menurutnya,
hasil pemeriksaan BPK terdapat 35 bidang tanah belum disertai informasi
penggunaan pada KIB."Hasil pemeriksaan BPK atas KIB tanah diketahui
terdapat 35 dari 417 bidang tanah yang tidak mencantumkan informasi penggunaan.
Kolom informasi penggunaan dalam KIB tanah berisi informasi untuk apa bidang
tanah digunakan atau akan digunakan. Namun, hasil pemeriksaan dari BPK mengatakan
masih terdapat tanah yang belum jelas peruntukannya.

Ia
mengungkapkan, pencatatan aset tetap tanah dalam SIMDA BMD kurang informatif
karena hasil pemeriksaan BPK atas SIMDA dan BMD diketahui bahwa dalam
penginputan letak bidang tanah tidak informatif. Analisis atas SIMDA BMD
diketahui terdapat beberapa bidang tanah yang hanya berisi keterangan nama desa
atau nama jalan saja, BPK melakukan pengujian fisik secara uji petik atas
keberadaan tanah. n, namun bagian tata pemerintahan sulit untuk menunjukan
bidang tanah yang tercatat didalam SIMDA BMD."Setelah itu diketahui
didalam LHP bahwa BPK melakukan identifikasi letak tanah, selain lokasi tanah,
kepada staf bidang Aset BPKAD yang menginput keterangan pemilik tanah
sebelumnya. Namun demikian, BPK menemukan terdapat inputan keterangan pemilik
tanah sebelumnya yang justru memasukkan nama penerima kuasa bukan pemilik tanah
sebelumnya. Hal ini membuat informasi kepemilikan sebagai pembantu informasi
letak tanah menjadi tidak tercapai.

Terdapat juga
hasil pemeriksaan BPK terkait pemanfaatan aset tetap tanah tidak disertai
kontrak kerjasama. Misalnya hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK
diketahui terdapat mesin ATM BRI dan BNI di kawasan Kantor Bupati (sekarang
kantor DPRD). Hasil wawancara yang dilakukan BPK kepada kepala bagian umum sekretaris
daerah diketahui gedung penarikan tunai ATM tersebut dibangun oleh pihak BNI
dan BRI di atas tanah milik pemerintah daerah serta telah beroperasi dari tahun
2017. (ota)

Komentar

Loading...