poskomalut, Kasus main serong Ketua DPD PAN Kota Ternate, Ridwan AR memasuki babak baru.
Pasalnya, desakan pemecatan dirinya sebagai anggota DPRD Kota Ternate mulai menyeruak.
Meski sudah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka, perbuatan Ridwan dinilai mencederai marwah lembaga DPRD juga partai.
Sebab, putusan Pengadilan Agama (PA) Ternate nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Tte tentang perselingkuhan Ridwan dengan bendaharanya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
DPC IMM Kota Ternate melayangkan laporan resmi kepada Badan Kehormatan DPRD Ternate tertanggal 15 Juli 2025.
Ketua Umum DPC IMM Kota Ternate, Fatahilla Duwila menyebut aduan diajukan memuat beberapa poin desakan, penting ditindaklanjuti BK DPRD.
Di antaranya kata Fatahilla, mendesak BK DPRD memberikan sanksi tegas dan pemberhentian kepada Ridwan AR karena terbukti secara sah melakukan perbuatan tercela (perselingkuhan), sesuai putusan pengadalan yang incrah.
Politisi PAN itu telah terbukti melanggar sumpah dan janji anggota DPRD, sehingga dalam rangka menjaga marwah lembaga rakyat, Ridwan wajib diberhentikan.
“Bahwa kami akan melakukan konsolidasi lintas organisasi dengan lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengawal kasus ini secara tuntas,” cetusnya.
Lebih lanjut Fatahillah menyampaikan, jika pimpinan DPRD dan BK DPRD sengaja melindungi oknum anggota tersebut, dapat dipastikan mereka turut serta bersekongkol jahat dan mencederai marwah lembaga.
“Kami selaku bagian masyarakat Kota Ternate yang turur berpartisipasi pada pesta demokrasi pileg 2024, merasa malu, karena di lembaga DPRD sengaja melindungi anggota yang jelas berbuat tercela,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris DPRD Tarnate, Aldhy dikonfirmasi mengaku sudah menerima laporan tersebut.
“Sudah,” singkatnya sembari meminta awak media mengonfirmasi langsung ke BK DPRD terkait tindak lanjut laporan tersebut.
“Langsung ke BK,” katanya, Jumat (18/7/2025).
Di sisi lain, Wakil BK DPRD Ternate, Muslim Sahil dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan resmi dari IMM.
Tinggalkan Balasan