poskomalut, PT ANI mengakui masih terdapat sejumlah kewajiban perizinan lingkungan yang belum terpenuhi.
Perusahaan tambang nikel tersebut kini berupaya melengkapi dokumen perizinan, termasuk Persetujuan Teknis (Pertek) untuk pemenuhan baku mutu dan penataan lingkungan serta Rincian Teknis (Rintek) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Pengakuan itu disampaikan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT ANI, Yayan Samsul Komar saat menjelaskan langkah pembenahan perusahaan setelah dirinya menjabat.
Ia menyebut, sejumlah persoalan yang ditemukan merupakan pekerjaan rumah dari kepemimpinan KTT sebelumnya. Meski demikian, ia berkomitmen melakukan perbaikan agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya sebagai KTT yang baru sangat berkomitmen mengikuti regulasi yang ada. Begitu masuk, ada beberapa hal yang harus diubah dan diperbaiki. Itu memang peninggalan KTT sebelumnya, tetapi saya berkomitmen melakukan perbaikan,” ujarnya kepada poskomalut.com, Minggu (15/11/2026).
Saat ini, kata dia, perusahaan tengah melakukan revisi dokumen studi kelayakan atau Feasibility Study (FS). Proses tersebut sedikit mengalami keterlambatan akibat kendala teknis.
Setelah revisi FS rampung, perusahaan menargetkan melanjutkan proses penyusunan adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Melalui adendum AMDAL tersebut, PT ANI berencana melengkapi sejumlah persyaratan perizinan yang belum terpenuhi, terutama Pertek untuk pemenuhan persyaratan teknis penataan lingkungan dan Rintek pengelolaan limbah B3.
Di sisi lain, Yayan mengklaim perusahaan mulai membangun fasilitas pengelolaan air limpasan di area operasional.
Langkah ini dilakukan untuk menampung, mengolah, dan menetralkan air sebelum dialirkan keluar dari lokasi tambang.
Menurutnya, upaya tersebut penting untuk mencegah air limpasan yang berpotensi membawa material pencemar lolos ke lingkungan sekitar, termasuk aliran sungai.
“Kami sudah mulai membuat instalasi untuk mengevaluasi dan menetralkan air. Jangan sampai air itu lolos keluar hingga mencemari sungai,” katanya.
Terkait limbah B3, ia mengaku telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh mitra kerja agar tidak menjual atau mengalihkan limbah tersebut kepada pihak lain tanpa prosedur yang sah.
Ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi administratif terhadap mitra yang terbukti memperjualbelikan limbah B3.
“Saya wanti-wanti kepada semua mitra, jangan sampai limbah B3 dijual kepada siapa pun. Siapa yang melakukan itu akan saya berikan sanksi administratif secara tegas,” tegasnya.
Akui Kelalaian Pengawasan Pascakecelakaan
Selain persoalan lingkungan dan perizinan, KTT PT ANI juga menyinggung insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan aktivitas operasional perusahaan.
Dalam keterangannya, ia mengakui terdapat kekurangan dalam pengawasan jam kerja mitra, meskipun menurutnya telah ada instruksi pembatasan operasional hingga pukul 02.00 WIT dalam kondisi tertentu.
Ia menjelaskan, jadwal operasional normal berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIT, kemudian dilanjutkan pukul 18.00 hingga 00.00 WIT. Namun, aktivitas malam biasanya dihentikan sekitar pukul 23.00 WIT.
Saat insiden terjadi, aktivitas operasional disebut berlangsung di tengah persoalan pemalangan jalan oleh pemilik lahan sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat salah satu mitra meminta dispensasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan pengangkutan material.
KTT mengaku hanya memberikan izin hingga pukul 02.00 WIT, meskipun mitra sempat meminta tambahan waktu sampai pagi. Namun, kecelakaan justru dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.00 hingga 07.00 WIT.
“Saya akui mungkin ada sedikit keteledoran, walaupun bukan langsung dari saya. Arahan saya sudah jelas, operasional itu saya hentikan pukul 02.00 WIT. Tetapi pada kenyataannya, insiden terjadi sekitar pukul 06.00 sampai 07.00 WIT,” ungkapnya.
Pasca-insiden tersebut, perusahaan mengaku telah melakukan sejumlah pembenahan berdasarkan masukan dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Perbaikan meliputi pemasangan rambu lalu lintas sesuai standar, pembangunan kembali pos pengawasan, pemasangan lampu penerangan jalan dan traffic light, serta pembukaan jarak pandang di persimpangan.
Perusahaan juga melakukan pembenahan geometrik jalan yang dinilai terlalu curam. Pekerjaan tersebut mencakup pemindahan gorong-gorong yang ditemukan saat proses penggalian agar kondisi jalan menjadi lebih landai.
Untuk mempercepat pengadaan fasilitas keselamatan, KTT mengaku menggandeng Dinas Perhubungan. Sejumlah perlengkapan bahkan dipesan dari Surabaya melalui jalur kargo udara dan mulai didistribusikan pada 17 Oktober.
Selain itu, perusahaan mewajibkan setiap mitra menempatkan petugas pengatur lalu lintas atau flagman di titik-titik rawan, termasuk di kawasan Umar Bopeng dan pos penjagaan baru.
Janji Bangun Jembatan
Pembenahan lainnya menyasar lintasan sungai yang selama ini dimanfaatkan sebagai jalur penyeberangan kendaraan operasional. Dalam survei lapangan, Bupati Halmahera Timur disebut telah meminta agar lintasan tersebut dibangun menjadi jembatan.
KTT menyatakan perusahaan menyanggupi komitmen tersebut. Bahkan, pihaknya mengaku telah lebih dahulu mencari konsultan untuk membantu pengurusan perizinan pembangunan jembatan.
Menurutnya, izin yang akan diurus mencakup persetujuan pembangunan jembatan dan izin pemanfaatan air permukaan. Konsultan memperkirakan proses perizinan membutuhkan waktu sekitar satu setengah bulan.
Sementara itu, terkait dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), perusahaan telah menggandeng konsultan lokal untuk melakukan survei jalan, pengumpulan data, dan penyusunan dokumen.
Pembahasan dokumen tersebut telah melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, serta unsur kepolisian, termasuk Satlantas.
Dari pembahasan tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi yang harus dimasukkan dalam dokumen. Perusahaan kemudian meminta konsultan menyelesaikan revisi dalam waktu satu minggu sebelum kembali diserahkan kepada Dinas Perhubungan untuk memperoleh persetujuan.
KTT menargetkan seluruh proses pembenahan dokumen Andalalin dapat diselesaikan pada November 2026.
Tinggalkan Balasan