Anggaran Rp9,2 Miliar BPKAD Morotai ‘Lolos’ dari Audit BPK

poskomalut, Pengelolaan anggaran senilai Rp9,2 miliar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai 2023 ternyata belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut.

Ini sesuai dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemda Morotai 2023 nomor 20.A/LHP/XIX.TER/2024 ternggal 27 Mei 2024.

Dalam LHP sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan terdapat dua item yang diaudit BPK yakni belanja dan asset.

Berdasarkan hasil audit pada item belanja BPK menemukan delapan item bermasalah. Sedangkan pada bagian aset, BPK menemukan 3 item kegiatan bermasalah.

Dalam rincian belanja, pada nomor urut satu, BPK mengaudit penganggaran enam SKPD tidak sesuai dengan ketentuan. Pada poin dua menjelaskan penetapan anggaran belanja bantuan tiket, hotel dan biaya akomodasi pada belanja dampak sosial pada sekretariat daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.636.346.534,00.

Berikutnya di poin ketiga, BPK mengaudit realisasi perjalanan pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan. Poin empat, BPK menemukan belanja lima kegiatan pada Dinas Pariwisata tidak terlaksana sebesar Rp606.043.777,00.

Selanjutnya pada poin lima, BPK menemukan realisasi belanja subsidi kepada PDAM Kabupaten Pulau Morotai tidak sesuai ketentuan. Poin ke enam, hasil audit BPK menemukan adanya kekurangan volume atas sembilan paket pekerjaan belanja modal tiga SKPD.

Sedangkan poin tujuh, BPK menemukan adanya proyek bermasalah yakni denda keterlambatan di tujuh paket pekerjaan belanja modal pada tiga SKPD belum dipungut sebesar Rp83.010.012,07. Juga pada poin delapan, BPK menemukan realisasi belanja tak terduga tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, terdapat tiga rekomendasi hasil temuan pada bidang aset. Yakni pengelolaan kas Pemda Morotai belum tertib, termasuk pengelolaan PDAM belum memadai serta penatausahaan dan pengamanan aset tetap pemerintah daerah belum memadai.

Sementara, anggaran yang melekat di BPKAD senilai Rp9,2 miliar di tahun itu tidak tercantum dalam hasil audit BPK.

Terkait hasil temuan BPK, Sekda Morotai, Muhammad Umar Ali belum berhasil ditemui lantaran ada giat di sejumlah desa, Kecamatan Morotai Selatan.

“Tadi Pak Sekda ada kegiatan di Daeo bersama dengan pihak kementerian,” ujar salah satu pegawai di kantor bupati, Kamis (7/8/2025).

Untuk diketahui, dana Rp9,2 miliar dikelola BPKAD 2023 meliputi anggaran yang sudah terealisasi atau dicairkan 100 persen per 31 Desember tahun itu, baik Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp7.594.574.226.

Sedangkan realisasi anggaran untuk pembayaran langsung (LS) dari BPKAD per 31 Desember tahun sama sejumlah Rp1.652.248.000.

Berikut rincian anggaran sudah direalisasi dari BPKAD untuk UP, GU, dan TU; belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp2.823.700.000, belanja perjalanan dinas sebesar Rp915.185.000, belanja bahan-bahan dan pelumas Rp315.000.000, belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan Rp400.000.000.

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Rp1.321.835.000, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Rp954.053.000, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Rp117.500.000, belanja bimbingan teknis Rp228.961.000, tersisa Rp1.354.000, belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan Rp100.000.000.

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos Rp10.000.000, belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan Rp121.340.226 tersisa Rp3.159.754. Dan, belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan Rp287.000.000.

Sedangkan anggaran pembayaran langsung (LS) dari BPKAD yang sudah terealisasi sejumlah Rp1.652.248.000 yang meliputi: Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana Rp17.000.000, belanja jasa tenaga teknis administrasi Rp98.750.000, belanja jasa konsultansi berorientasi bidang keuangan Rp710.000.000, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah Rp105.000.000, belanja jasa tenaga keamanan Rp48.000.000.

Berikutnya belanja jasa tenaga sopir Rp27.000.000, belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik Rp332.498.000, tersisa Rp964, belanja modal peralatan personal komputer Rp299.000.000 dan belanja modal software Rp15.000.000. Pagu anggaran belanja BPKAD 2023, tersisa Rp5.154.738.