poskomalut, Bantuan Sosial (Bansos) 2026 diusulkan Pemda Morotai sebesar Rp21,79 miliar.
Angka tersebut naik empat kali lipat jika dibandingkan dengan 2025 yang dianggarkan hanya sebesar Rp6 miliar.
Sementara pada 2024 anggaran Bansos hanya Rp270 juta, perbedaannya mencapai 80 kali lipat.
Dari angka tersebut menunjukkan bahwa Pemda Pulau Morotai di bawah kepemimpinan Bupati Rusli Sibua dan wakil bupati Rio Cristian Pawane berkomitmen pada kesejahteraan rakyat.
“indikator keberpihakan tersebut tercermin dalam komposisi belanja pada KUA-PPAS 2026 yang telah diajukan ke DPRD. Dari total belanja Rp754,58 miliar, sebesar Rp509,62 miliar dialokasikan untuk kelompok belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, serta belanja hibah. Selain itu, belanja bantuan sosial yang ditujukan untuk melindungi masyarakat rentan mencapai Rp 21,79 miliar, yang merupakan angka tertinggi sepanjang Morotai menjadi kabupaten,” ungkap Kaban Bappeda Morotai Ahdad Hi Hasan kepada media ini kemarin.
Menurutnya, belanja daerah tahun 2026 diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mencerminkan kebijakan fiskal yang inklusif dan berorientasi pada hasil.
Ia kemudian memaparkan tren belanja publik dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun anggaran 2025, total belanja tercatat Rp793,01 miliar, dengan belanja operasi untuk sektor publik mencapai Rp500,9 miliar dan belanja pegawai Rp251,55 miliar.
Sementara subsidi, hibah, dan Bansos tercatat Rp6,34 miliar dengan sisanya digunakan untuk belanja modal.
Lanjut Ahdad menerangkan, pada tahun anggaran 2024, total belanja mencapai Rp951,26 miliar. Rincian belanja operasi Rp587,6 miliar, belanja bansos Rp270 juta, hibah Rp33 miliar, dan subsidi Rp3 miliar.
Sementara, pada 2023, total belanja berada pada angka Rp872,6 miliar. Untuk belanja operasi Rp488,9 belanja Bansos Rp720 juta, subsidi Rp3,44 miliar, dan hibah Rp 343 juta.
Ahadad menegaskan bahwa penurunan TKD tidak mengurangi komitmen bupati dan wakil bupati untuk mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia meluruskan pemahaman publik bahwa belanja pegawai bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan ASN, tetapi juga menjadi instrumen fiskal yang memiliki multiplier effect pada perekonomian lokal.
“Dua ribu lebih PNS Morotai dan seratus lebih PPPK di Morotai yang menerima gaji dan tunjangan, 99 persen membelanjakan pendapatannya di pasar lokal. Artinya, perputaran uang dinikmati petani, pedagang, nelayan, dan pelaku UMKM. Semakin besar perputaran uang di masyarakat, semakin kuat daya dorong ekonomi daerah,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, belanja 2026 lebih berorientasi pada kepentingan publik serta mendorong sirkulasi uang yang lebih merata di tingkat lokal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan menyejahterakan.
“Dari gambaran tersebut terlihat bahwa postur belanja 2026 benar-benar memprioritaskan kepentingan publik dengan harapan perputaran uang yang semakin merata dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan sejahtera,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan