Simposium nasional JKPI di pusatkan, di Sahid Bela Hotel mengagas wacana berbagai macam dispilin ilmu dalam rangka manjadi masukan Ternate sebagai kota budaya di masa lampau, masa kini dan akan datang. Dalam rangkaian ajang kebudayaan nasional yang kerap singgah di Kota Ternate selalu berhasil menghadirkan kemegahan. Menghadirkan pawai budaya berselimut kain adat, tarian kolosal di pelataran Benteng Oranje, hingga gaung Ternate sebagai episentrum jalur rempah dunia dengan menghadirkan perhatian publik. Namun, ketika lampu panggung festival dipadamkan dan keriuhan seremonial telah usai, satu pertanyaan yang mendasar mengendap di ruang publik, seberapa jauh keberpihakan Pemkot Ternate dan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan kebudayaan lokal?.
Kebudayan Ternate tidak lahir dengan waktu yang semalam. Ia terajut dari jejak sejarah kesultanan, warisan tradisi babari (gotong royong), falsafah hidup, hingga cagar budaya yang kaya raya. Namun, perayaan budaya skala besar sangat berisiko membingkai tradisi tak sekadar sebagai komoditas pariwisata yang temporer. Kebudayaan hanya dihadirkan saat ada tamu nasional, tapi terlupakan dalam dinamika pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sinilah letak ujian sesungguhnya. Pemkot harus ada keberpihakan kebudayaan (cultural stance) tidak diukur dari megahnya anggaran festival dibuat, melainkan dari komitmen struktural yang ditinggalkan pasca-acara JKPI. Maka perlu diperhatikan agar kebudayaan lokal tidak sekadar menjadi latar visual pembangunan semata. Namun ada tiga pilar utama yang perlu dl diwujudkan pasca JKPI.
Perlindungan tata ruang dan cagar budaya, Ternate bertabur situs sejarah, mulai dari benteng kolonial hingga pemukiman tradisional. Dengan adanya keberpihakan berarti ketegasan regulasi zonasi agar situs-situs cagar budaya dan ruang hidup komunitas lokal tidak tergerus oleh ekspansi bisnis komersial yang tumbuh subur. Integrasi pengetahuan bagi anak muda, kebudayaan harus hidup di benak generasi muda dan keberpihakan harus terwujud ketika sejarah Kesultanan Ternate, literasi manuskrip kuno, hingga pengetahuan ekologi lokal cengkeh dan pala masuk secara terstruktur ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah.
Penguatan ekosistem dan ruang bagi pelaku seni, sanggar seni di Ternate perlu diberikan ruang serta perajin lokal adalah garda terdepan penjaga pusaka. Pemerintah daerah wajib menyediakan ruang publik yang inklusif, mempermuda akses pendanaan riset budaya, serta melibatkan mereka secara aktif dalam perumusan kebijakan kota. Perlu menjadi perhatian serius ada keberpihakan serta komitmen politik (political will), dalam alokasi anggaran daerah, dan keberanian menetapkan prioritas. Jangan sampai nama besarTernate sebagai “Kota Rempah” dan pusat peradaban Nusantara hanya manis digelorakan di atas panggung pidato, sementara ruh kebudayaannya dengan sendirinya terpinggirkan di tanahnya sendiri. Kebudayaan lokal Ternate harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan, bukan hanya hiasan pelengkap acara JKPI….[]
Tinggalkan Balasan