Ambisi Trans Kie Raha, Ilusi Kota Metro, dan Pemerintahan Jarak Jauh

Penulis ; Putra Umsohi, Pemerhati Birokrasi dan Kebijakan Publik

Ketika Maluku Utara resmi memekarkan diri dari Provinsi Maluku pada 12 Oktober 1999 melalui UU Nomor46 Tahun 1999, ada sebuah mandat sejarah dan titipan harapan besar yang diletakkan di pundak Kota Sofifi. Pemilihan Sofifi sebagai ibu kota definitif bukanlah sebuah kebetulan politik semata, melainkan simbol dari mimpi kolektif rakyat Maluku Utara untuk memutus rantai ketimpangan, pemerataan pembangunan keluar dari bayang-bayang Ternate, dan melahirkan pusat peradaban baru yang mandiri di bumi Moluku Kie Raha.

Namun demikian, lembaran sejarah yang ditulis dengan keringat perjuangan rakyat itu kini seolah kehilangan maknanya di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda. Harapan kolektif untuk melihat Sofifi tegak berdiri sebagai episentrum kemajuan perlahan sirna, berganti dengan kecemasan nyata bahwa kota ini sedang digiring menuju liang lahat sebagai “Kota Mati”. Panggung pembangunan yang dijanjikan bermetamorfosis menjadi anomali tata kelola akibat diterapkannya sistem pemerintahan jarak jauh (remote governance).

Matinya Kota Sofifi

Infrastruktur tanpa kehadiran pemimpin hanyalah bangunan mati yang kehilangan maknanya. Hari ini, di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, publik disuguhi tontonan teatrikal yang sangat menyayat hati. Sangat naif melihat megahnya aspal Jalan Trans Kie Raha yang membelah hutan Halmahera, sementara ibu kota yang seharusnya menjadi ikon rakyat Maluku Utara justru lumpuh total akibat megaproyek yang belum tentu bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Di bawah narasi konektivitas Jalan Trans Kieraha, pusat dari seluruh urat nadi pemerintahan Kota Sofifi justru sedang meratap sepi, sekarat, dan digiring perlahan menuju liang lahat sebagai “Kota Mati”.

Narasi besar tentang janji membangun Sofifi menjadi Kota Metropolitan yang modern kini terbukti hanya menjadi topeng kosmetik dan “cek kosong” politik yang mengkhianati harapan publik. Sungguh sebuah kepalsuan yang paripurna, berjanji menyulap Sofifi menjadi episentrum kemajuan dari mimbar kampanye, namun praktiknya lebih menjadikan Jalan Trans Kie Raha sebagai jalur perlintasan cepat untuk sekadar lewat, alih-alih datang untuk menetap membangun daerah.

Mimpi metropolitan itu akhirnya layu sebelum berkembang, sirna begitu saja bersama kepulan debu di sepanjang jalan yang sepi. Alih-alih melihat gedung-gedung administrasi yang aktif dan warung-warung rakyat yang mampu bertahan hidup, rakyat justru disuguhi realitas pahit sebuah ibu kota yang ditelantarkan oleh sistem pemerintahan jarak jauh (remote control).

Ironi ini kian menyakitkan saat melihat nasib para pegawai dan ASN kecil yang setiap hari rela pulang-pergi menyeberangi lautan dari Ternate ke Sofifi meskipun dalam keterbatasan dana. Mereka terpaksa memilih jalur melelahkan itu karena enggan tinggal di Sofifi yang kini telah berubah menjadi kota mati tanpa denyut kehidupan. Ketika para abdi negara di lapisan bawah dipaksa menguras kantong pribadi yang kempis untuk ongkos transportasi akibat kota yang matisuri, keengganan gubernur untuk menetap di Rumah Dinas Puncak Gosale yang sudah direhabilitasi miliaran rupiah adalah bukti nyata dari runtuhnya keteladanan kepemimpinan.

Ketidakseriusan ini kian benderang karena proyek kosmetik rumah dinas itu memakan uang rakyat yang diperas dari pajak. Daerah telah menggelontorkan anggaran fantastis mencapai miliaran rupiah pasca-pelantikan demi merehabilitasi hunian nomor satu tersebut yang dipaksakan di tengah efisiensi anggaran daerah, namun hingga hari ini fasilitas mewah tersebut tetap tidak ditempati dan dibiarkan kosong melompong. Realitas ini secara telak menggugurkan semua alibi logistik mengenai “Rumah Dinas Rusak” dan membuktikan adanya keengganan politis untuk hadir langsung memimpin roda pemerintahan di Sofifi.

Dampaknya sangat mematikan bagi urat nadi ekonomi lokal, salah satunya ditandai dengan hancurnya nasib pedagang di seputaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sofifi. Lapak-lapak di RTH yang dulunya selalu ramai, hidup, dan menjadi pusat perputaran ekonomi tempat rakyat kecil mencari sesuap nasi, kini justru telantar, sepi pembeli, dan perlahan gulung tikar. RTH yang sejatinya diproyeksikan sebagai ruang publik yang dinamis dan ikon estetik ibu kota, kini berubah wajah menjadi saksi bisu runtuhnya daya beli masyarakat akibat absennya denyut nadi birokrasi di sekitarnya. Ketika para abdi negara terpaksa pulang-pergi ke Ternate karena enggan menetap di kota yang mati suri, RTH yang dulunya menjadi pusat keramaian kini ditinggalkan tanpa pengunjung.

Realitas Tragis Kepemimpinan Sherly

Publik Maluku Utara sejatinya sempat menaruh ekspektasi yang teramat tinggi di pundak Sherly Tjoanda. Sebagai gubernur perempuan pertama dalam sejarah Maluku Utara, kehadirannya semula dielu-elukan sebagai fajar baru pembawa angin perubahan dan empati kepemimpinan. Rakyat berharap sentuhan manajerialnya akan peka terhadap jeritan ekonomi akar rumput serta tegas menghidupkan ekosistemkota birokrasi di daratan Halmahera secara mandiri.

Namun yang terjadi saat ini justru sebuah anomali yang menjungkir balikkan ekspektasi. Kini harapan besar itu resmi pupus dan terdegradasi menjadi kenyataan yang kelam. Gaya kepemimpinan Sherly Tjoanda justru membiarkan pembangunan Sofifi stagnan melalui penerapan sistem pemerintahan jarak jauh yang mematikan urat nadi kota. Kehadirannya yang minim di ibu kota membuktikan bahwa gender kepemimpinan tidak menjamin keseriusan dalam mengurus hajat hidup rakyat, jika mentalitas elitisnya masih memandang Sofifi sebelah mata.

Sofifi Bukan Tempat Transit!

Rakyat Maluku Utara tidak sedang membutuhkan seorang Pemimpin Virtual yang sibuk memoles estetika pencitraan di media sosial, sementara ibu kotanya sendiri dibiarkan bersimbah air mata kelumpuhan ekonomi. Mengurus daerah yang sedang didera berbagai krisis tidakakan pernah bisa diselesaikan hanya dengan modal unggahan video pendek atau instruksi digital jarak jauh.

Pemerintah daerah memang berambisi meningkatkan status Sofifi menjadi Kota Metropolitan dalam jangka waktu lima tahun. Untuk mewujudkannya, dibentuklah Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) sebagai tim khusus yang ditugaskan melobi pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur di Sofifi bisa didanai langsung oleh APBN melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, alih-alih mengejar target besar tersebut, tim bentukan Sherly Tjoanda ini sampai saat ini tidak menunjukkan aktivitas kerja nyata di lapangan dan bahkan condong melompat jauh mengintervensi urusan internal birokrasi.

Keberadaan tim eksternal ini dinilai seolah menjadi “pemerintahan bayangan” yang aktif mengintervensi urusan teknis kedinasan, sementara gubernur sendiri tetap enggan berkantor secara fisik di ibu kota. Apa gunanya sang gubernur sibuk keluar-masuk kementerian di Jakarta atas nama percepatan pembangunan, jika ujung-ujungnya kebijakan yang dihasilkan justru merencanakan utang besar-besaran bagi daerah? Sungguh sebuah ironi tata kelola pemerintahan, alih-alih membawa pulang dana segar dari pusat, manuver politik ini justru berisiko menggadaikan masa depan keuangan daerah demi membiayai ambisi Mega Proyek yang namanya Trans Kie Raha, dan memperlakukan ibu kota provinsi hanya sebagai tempat transit yang dihindari.

Maka dari itu, pilihan bagi Gubernur Sherly Tjoanda hanya tersisa dua jalan yang mutlak, dan tidak bisa ditawar lagi yaitu segera hentikan tata kelola remote control dan kembali ke Sofifi, tempati rumah dinas Puncak Gosale yang telah memakan uang miliaran rupiah dari keringat pajak rakyat. Berkantorlah secara konsisten, dan tunjukkan keteladanan birokrasi yang nyata.

Jika kenyamanan pribadi di luar daerah tetap menjadi prioritas utama dan keengganan politis untuk menetap di ibu kota terus dipertahankan, maka masyarakat kini berada pada titik penyesalan terbesar karena telah menitipkan harapan mereka pada sosok yang keliru. Suara yang dulu diberikan di bilik suara dengan keyakinan akan lahirnya fajar baru, kini resmi berubah menjadi kekecewaan kolektif karena mandat kekuasaan tersebut ternyata telah salah alamat. Bumi Moloku Kie Raha terlalu sakral untuk dijadikan panggung kosmetik politik.

Sofifi Tinggal Cerita

Di tengah hantaman tekanan fiskal daerah yang kian mencekik, waktu terus berjalan mundur. Dengan masa jabatannya kini menyisakan kurang lebih tiga tahun lagi, sangat riskan jika energi daerah habis terkuras hanya untuk membiayai ambisi megaproyek Jalan Trans  Kieraha yang jangkauan dampaknya belum tentu menyentuh urat nadi rakyat kecil hari ini. Memaksakan megaproyek di tengah keterbatasan kas daerah sembari membiarkan ibu kota provinsi mati suri adalah sebuah kegagalan skala prioritas yang fatal dari seorang kepala daerah.

Jika dalam sisa waktu tiga tahun ini keangkuhan birokrasi jarak jauh tetap dipelihara oleh Sherly Tjoanda, maka seluruh sisa masa jabatannya hanya akan diingat sebagai era kelumpuhan birokrasi Maluku Utara. Peringatan publik yang terus diabaikan ini akan menjadi bukti mutlak kegagalannya dalam memimpin daerah. Jangan sampai, di akhir periodenya nanti, rakyat hanya bisa meratapi kenyataan pahit bahwa janji-janji manis membangun kota metropolitan akhirnya sirna tanpa bekas, dan Sofifi tinggal cerita.

Rakyat Maluku Utara berhak memiliki pemimpin yang mau hidup, bernapas, berjuang, dan menapakkan kakinya di atas tanah Sofifi bukan memilih pemimpin yang membiarkan ibu kota provinsinya tak terurus demi egoistis kelompok dan kenyamanan pribadi di luar daerah.