poskomalut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispersip) Kota Ternate terus mendorong percepatan penerapan aplikasi Srikandi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.
Komitmen itu nyata lewat bimbingan teknis atau bimtek penerapan aplikasi Srikandi selama satu pekan di kantor Dispersip, berakhir pada Senin, 1 Juli 2025.
Ketua Tim Pelaksana Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dispersip Kota Ternate, Johanna Lusje Lethulur menyampaikan, bimtek diikuti 33 OPD dan 8 kecamatan. Termasuk tiga kecamatan terluar; Batang Dua, Hiri, dan Moti.
Johanna kepada awak media usai bemtek menuturkan “Alhamdulillah! Semua kecamatan yang kami undang hadir, termasuk tiga kecamatan terluar. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program Pemkot Ternate untuk percepatan SPBE melalui penerapan aplikasi Srikandi”.
Dirinya menyampaikan, peserta bimtek merupakan sub bagian kepegawaian dan staf yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau admin aplikasi Srikandi dari masing-masing OPD.
Pelatihan tersebut berjalan lancar dan akan terus dikawal melalui koordinasi dengan sekretaris OPD yang menjadi ketua tim internal SPBE di masing-masing instansi.
Inisiatif berikutnya dengan membentuk grup WhatsApp untuk seluruh peserta bimtek sebagai media koordinasi.
“Dari situ kami bisa memantau perkembangan dan kendala yang dihadapi setelah pelatihan,” katanya.
Lebih lanjut, Johanna menerangkan, aplikasi Srikandi merupakan sistem kearsipan dinamis terintegrasi yang dirancang untuk efisiensi tata kelola persuratan dari Perpusnas.
Selain mendukung digitalisasi, aplikasi ini juga menjadi bagian dari upaya penghematan anggaran, khususnya dalam penggunaan kertas.
Salah satu peserta bimtek, Raden Adjeng Julianti, staf kepegawaian Kecamatan Pulau Batang Dua, menyatakan bahwa aplikasi Srikandi sangat membantu dalam proses surat menyurat.
“Dengan aplikasi ini, surat tidak lagi harus dicetak. Proses disposisi dan tanda tangan sudah digital, sehingga menghemat waktu dan tenaga,” ungkap Adjeng.
Namun demikian, Adjeng berharap pemerintah juga memperhatikan infrastruktur jaringan internet, khususnya bagi kecamatan di luar wilayah kota.
“Kami di Pulau Batang Dua masih menghadapi keterbatasan jaringan, yang tentu berpengaruh terhadap kelancaran aplikasi,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan