poskomalut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Rizki dan Wakil Ketua I, Erwin Sutanto diduga punya agenda terselebung di Jakarta.
Pasalnya, dikabarkan keberangkan kedua unsur pimpinan tersebut ke ibu kota tepatnya di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak diagendakan dalam rapat internal DPRD.
Agenda Muhammadi Rizki dan Erwin pun menuai kecaman dari internal DPRD. Sebab, kedua pimpinan dianggap secara sepihak memanfaatkan kapasitas mereka demi kepentingan tertentu.
Darmin Wairo, anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan kunjungan kerja dua unsur pimpinan tidak melalui keputusan rapat komisi dan ada kejanggalan.
“Untuk itu kami melihat bahwa ada satu kejanggalan terbesar di sini. Maka kami fraksi PKS menolak secara tegas terkait dengan aduan dan kunjungan yang dilakukan ketua, wakil ketua dua, dan beberapa anggota DPRD di Kemendagri RI,”cetus Darmin Wairo, anggota DPRD fraksi PKS di hadapan sejumlah awak media di Morotai, Jumat (27/6/2025).
Menurutnya, perjalanan ke Kemendagri dan Kemendes seharusnya dilakukan Komisi I DPRD Morotai, karena membidangi masalah pemerintahan.
“Sementara sampai sekarang kalau dilihat agenda mereka ke Jakarta tidak dilakukan rapat dengan komisi maupun secara internal di DPRD. Maka untuk itu kami merasa bahwa ini cacat secara prosedural kunjungan kerja,” jelasnya.
“Lebih efektif jika persoalan daerah dibahas di internal lembaga dahulu, agar bisa kita bangun Silahturahmi yang baik dengan pemerintah daerah. Karena kegagalan bupati itu tandanya ada kegagalan di DPRD,” sambungnya menegaskan.
Dalam agenda dua wakil rakyat itu diduga ada peran Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos. Langkah itu disinyalir gubernur sebagai pembina politik memperkeruh suasana pemerintahan Rusli-Rio di Morotai termasuk DPRD.
Dugaan peran gubernur dalam pertemuan menyusul unggahan M Akbar Mangoda anggota DPRD Morotai dari partai PAN di media sosial Facebook.
Akbar menuliskan soal rapat koordinasi dengan Kemendagri yang difasilitasi Gubernur Malut Sherly Laos.
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ketua DPRD Morotai Muhammad Rizki saat melakukan siaran langsung melalui akun tiktok pada Jumat (27/6/2025) dini hari.
Rizki menanggapi pertanyaan salah satu nitizen, bahwa keberangkatan dirinya dan wakil ketua II Erwin Sutanto ke Jakarta dalam rangka mengikuti kegiatan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi).
“Agenda kemarin ditunjuk sebagai pengurus Adkasi bersama waka II, Erwin Sutanto, tetap torang (kami) berangkat, karena torang ditunjuk itu sebagai pengurus Adkasi di pengurus nasional Adkasi kalau kita si bangga ya, orang baru bisa jadi pengurus nasional,” katanya dalam siaran itu.
Lanjutnya, saat di Jakarta, gubernur langsung menghubungi Erwin Sutanto untuk bertemu dengan Sekjen Kemendagri.
“Kemudian ada mungkin aduan dari masyarakat dari desa-desa langsung ke gubernur aduan itu kebetulan kami di Jakarta. Ibu gubernur hubungi untuk memfasilitasi kan Jadi Porwaka,,posisinya di mana sekarang, Saya di Jakarta kalau mau kita sama-sama kebetulan saya juga konsultasi ke sekjen Kemendagri, saya tunggu dah kalau mau ke sini saya tunggu itulah torang ke sana di sana di Mendagri,” ceritanya.
“Memang banyak hal yang dibicarakan dan itu jadi atensi langsung dari Mendagri untuk mengidentifikasi kira-kira apa betul atau tidak yang terjadi Morotai jadi kita kasih bocoran 1 2 hari yang disampaikan oleh sekjen itu memerintahkan inspektorat untuk turun memverifikasi kasus yang terjadi di Morotai entah apa itu semuanya tetap turun verifikasi kebenarannya apakah benar atau tidak kalau tidak benar berarti itu torang yang salah,” tambah Rizki.
Tinggalkan Balasan