MABA- PM.com, Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) hingga saat ini belum mengetahui informasi oknum Kepala Desa Gaifoli, Kecamatan Maba Tengah, yang diduga menyunat sejumlah anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 324.334.608.
Kepala Inspektorat Haltim, Endah Nurhayati saat dikonfirmasi mengaku pihaknya belum mengetahui adanya dugaan oknum Kepala Desa Gaifoli menyunat sejumlah anggaran kegiatan tahun 2019 dan 2020 lalu. Pasalnya, sampai saat ini belum ada laporan yang disampaikan ke Inspektorat.
“Informasi ini torang (kami) belum dengar. Ini anggaran tahun berapa,” ujar Endah, Selasa (06/04/2021).
Dikatakanya, apabilah sudah ada laporan yang disampaikan ke Inspektorat, maka proses pemeriksaan akan dijalankan.
“Tetapi kalau belum ada laporan, maka belum bisa diperiksa oknum kepala desa bersangkutan. Kalau dorang (BPD) laporkan ke Inspektorat, nanti torang (kami) lihat. Disini, ada kegiatan pemeriksaan khusus. Jelasnya kalau ada begitu-begitu (dugaan penyalahgunaan anggaran) mereka (BPD) juga harus lapor secara resmi ke DPMD dan Inspektorat agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Disisi lain, Endha menyentil peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurutnya, fungsi dari BPD harus mengawasi bukan melaporkan oknum kepala desa kepihak yang berwajib.
“BPD Gaifoli mestinya melakukan fungsi pengawasan bukan melaporkan kepala desa atas dugaan korupsi,” ujarnya.
“Tahapan pemantauan DD kan di desa sendiri. Ada satgas yang berfungsi melakukan pengawasan, begitu juga BPD. Mestinyas BPD harus melakukan pengawasan bukan balik melaporkan,” katanya.
Lebih lanjut, Endah mempertanyakan peran dan fungsi BPD Gaifoli dalam malakukan pengawasan anggaran DD.
“Mereka sudah melaksanakan fungsi pengawasan di desa atau bolom (belum). Laporan kepala desa itu sebelum sampai di bupati harus diverifikasi oleh camat. Karena camat juga punya fungsi pengawasan. Jangan semua dialihkan dan disalahkan ke Inspektorat,” ucap Endah.
Enda bilang, pihaknya sedikit terkendala dalam fungsi pengawasan. Ia mengaku, pada tahun anggaran 2019 Inspektorat Haltim tidak melakukan monitoring di wilayah Kecamatan Maba Tengah.
“Yang pastinya tahun anggaran 2019 diperiksa tahun 2020. Kemarin tahun 2020 kita tidak turun pemeriksaan di Maba Tengah,” tandasnya.
Diketahui, dugaan penyalahgunaan sejumlah anggaran kegiatan oleh Kepala Desa Gaifoli tersebut diungkapkan langsung Ketua BPD Desa Gaifoli Abdul Gani Timbolu, Selasa 30 Maret 2021 dengan total kerugian mencapai Rp 324.334.608.
Penulis : Ikam|Editor : MGR
Tinggalkan Balasan