TERNATE-pm.com, Peran mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syarif mencuat dalam sidang kasus suap eks Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba (AGK).
Muhaimin Syarif disebutkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Syamsuddin Abdul Kadir saat dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Stevi Thomas, Pengadilan Negeri (PN) Ternate Rabu (13/3/2024).
Sekprov membeberkan, tidak menerima informasi langsung dari gubernur terkait dengan pengangkatan Muhaimin Syarif sebagai Sataf Khusus (Stafsus) AGK.
Meski menerima baru mendapat informasi Muhaimin sebagai stafsus, namun Sekprov kata Syamsuddin, dirinya tidak pernah melihat adanya Surat Keputusan (SK) gubernur terkait jabatan tersebut.
“Informasi itu saya tidak dengar langsung dari gubernur, tapi ada yang menyampaikan, yang bersangkutan juga tidak pernah dilantik sebagai stafsus gubernur,” kata Sekprov dalam persidangan.
Sekprov juga tidak menampik pertanyaan JPU bahwa Muhaimin Syarif merupakan perpanjangan tangan dari gubernur terkait dengan perizinan pertambangan.
“Kalau itu bisa jadi, karena beliau dengan pak gubernur kemudian mengambil langkah-langkah tertentu,” cetusnya.
Dirinya mengakui, sering mendengar keluh kesah dari sejumlah Kepala Dinas (Kadis) terkait intervensi perizinan oleh Muhaimin Syarif.
“Iya sering, dan yang saya tahu tambang saja,” akunya.
JPU kemudian menanyakan kepada Samsuddin apakah bapak pernah mendengar adanya setiap pengusaha sebelum mengajukan permohonan menghadap harus memberikan upeti.
“Kami jauh-jauh di Jakarta bisa dengar masa beda ruangan tidak dengar” tanya JPU kepada Sekda.
Sekprov menimpak dengan mengatakan “Saya dengar tapi tidak melihat”.
Senada, dikemukakan Kadis ESDM Maluku Utara, Suriyanto Andili saat ditanya JPU terkait intervensi perizinan pertambangan.
“Apakah ada intervensi, iya ada dan biasanya intervensi itu direkomendasi dan pasti membawa nama gubernur,” ujarnya.
Kadis ESDM mengakui, terkait stafsus gubernur yang dijabat Muhaimin disampaikan langsung gubernur kepada dirinya.
“Stafsus gubernur dan itu disampailan langsung pak gub ke saya,” ujarnya.
Berbeda dengan dua keterangan saksi lain, mantan Kadishut Maluku Utara M. Sukur Lila mengakui tidak ada intervensi dari Muhaimin pada dinas yang dipimpin.
“Syarif tidak mencampuri terkait dengan rekomendasi teknis yang ada di Dishut,” pungkasnya.
Sidang yang dipimpin majelis hakim Rommel Franciskus Tumpubolon dan didampingi empat hakim anggota tersebut, akan kembali dilanjutkan pada, Rabu 20 Maret 2024 mendatang.
Tinggalkan Balasan