TERNATE-pm.com, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) bakal megusut temuan delapan paket proyek bermasalah senilai Rp117 miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Malut, Ardian mengatakan, pihaknya mengambil langkah pengumpulan data (puldata) dan bahan keterangan (pulbaket) setelah menunggu waktu pengembilan dari dinas terkait.

“Terkait temuan BPK tersebut menunggu 60 hari pengembalian terhadap DPRD, setelah itu kalau tidak ada pengembalian maka kita ada melakukan pengumpulan data dan pengempulan baket,” kata Ardian saat dikonfirmasi wartawan dalam jumpa pers di Aula Kejati Malut, Sabtu (22/7/2023).

Sebelumnya, dalam laporan hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan masalah terhadap delapan proyek yang sumber anggaranya berasal dari pinjaman PT SMI yang melekat di PUPR Maluku Utara.

Diketahui, total anggaran delapan paket pekerjaan yang disepakati pemerintah Provinsi Maluku Utara dan PT SMI Persero pada 30 Agustus 2020 sebesar Rp314.505.000.000,00-,.

BPK kemudian menemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pada delapan paket belanja modal Jalana Irigasi dan Jaringan (JIJ) yang menggunakan pinjaman dari PT SMI tidak sesuai ketentuan sebesar Rp117.830.627.339,44-,.

Sebelumnya, pada TA 2021 dan TA 2022 (s.d. Oktober 2022), Pemerintah Provinsi Maluku Utara merealisasikan belanja modal JIJ masing-masing sebesar Rp319,146.662.578,98 dan Rp256.600,343.392,79 atau 54,21% dan 100,11% dari anggaran masing-masing sebesar Rp588.758,064.627,00 dan Rp256.322.982.268,00-,.

Adapun dalam perjanjian pinjaman pembiayaan dari PT SMI (Persero) memberikan batasan dan aturan mengenai hal-hal yang dilarang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama masa pembiayaan. Antara lain melakukan perubahan kontrak dengan pelaksana kegiatan yang menyangkut perubatan atas biaya dan/atau jangka waktu penyelesaian kontrak tanpa persetujuan tertulis dari PT SMI (Persero).

Sesaui hasil pemeriksaan BPK, delapan pekerjaan dikenakan denda keterlambatan dengan total nilai Rp94.371.523.167,27-,. Dari delapan paket itu juga terdapat lima item pekerjaan kekurangan volume senilai Rp1.903.511.202,32-,. Sementara, tiga paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp21.555.592.969,85-,.