Jaksa Tetapkan Empat Orang Tersangka Kasus Covid-19

TERNATE-pm.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan korupsi dana Covid-19.

Mereka ditetapkan tersangka perkara dugaan korupsi Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) penanganan darurat bencana non alam Corona Virus Desease (Covid-19) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate 2021.

Empat orang tersangka tersebut atas nama AM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), NA Bendahara Pengeluaran BPBD Kota Ternate, HA Direktur CV Butet Agung Maraja (Penyedia Bantuan Sosial Sembako), PAAD selaku Direktur Café Big Boss (Penyedia Makan Siang).

Kasintel Kejari Ternate, Aan Saiful mengatakan, empat tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Ternate.

“Ditahan terhitung 23 Juli hingga 11 Agustus 2024,” kata Aan kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara Inspektorat Kota Ternate Nomor:700.1.2.1/34/LHP-INSP.KT/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas dugaan tindak pidana korupsi BTT dalam penanganan darurat bencana non alam corona virus Desease (COVID-19) pada BPKAD Kota Ternate yang dilaksanakan BPBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp803.951.500.

Pasal yang disangkakan, pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Subsubair pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.