TERNATE-PM.com, Komisi III DPRD masa jabatan 2019-2024 lebih fokus mengawasi persoalan pendidikan, kesehatan dan program fisik yang belum selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate seperti pembangunan Pasar Sabi-Sabi dan proyek multiyears. “ Itu menjadi skala prioritas komisi III dalam beberapa bulan kedepan, ”ujar Ketua Komisi III Anas Umalik, Jumat (18/10/2019).
Dalam waktu dekat Komisi III akan melakukan rapat perdana menyusun program kerja terutama fungsi pengawasan terhadap pendidikan, kemudian kesehatan, infrastuktur, soal persampahan dan beberapa proyek yang belum jalan sampai saat ini.
Selain itu akan melakukan kunjungan dalam daerah untuk memantau langsung program kegiatan yang sedang berlangsung kemudain akan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Disinggung mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Anas meminta Diknas Pendidikan (Diknas) dan BKPSDM agar mengidentifikasi jumlah guru baik yang berstatus PNS maupun PTT.
Hal itu dilakukan sebab ada guru yang di SK-Kan oleh Kepala Sekolah dengan menggunakan dana Bos. “Perlu ada singkronisasi data antara Dinas Pendidikan, BKD dan Sekolah, itu ketegasan kami agar Diknas juga ada ketegasan kepada sekolah, yang namanya Kepsek itu tidak punya kewenangan mengangkat guru honnorer kecuali ada persetujuan dari Diknas,” tegasnya. (i-phan/red)
Artikel ini sudah diterbitkan di SKH Posko Malut, edisi Senin, 21 Oktober 2019, dengan judul ‘Komisi III Awasi Urusan Pendidikan dan Kesahatan’
Tinggalkan Balasan