MABA-PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur, kembali temukan sejumlah infrastruktur baik pendidikan maupun kesehatan yang lahanya masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil hearing bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DPLH) Haltim, bertempat di ruang komisi I Sekretariat DPRD Haltim, Selasa (3/8/2021), Di mana dalam rapat tersebut DPRD mempertegas ke DPLH untuk kembali mengecek status lahan guna mencari solusi penyelesaianya.

Pasalnya, beberapa bangunan sekolah, rumah guru dan puskesmas status lahanya dipolemikkan sejumlah masyarakat yang mengaku sebagai pemilik sah lahan tersebut.

Kepala DPLH Haltim, Harjon Gafur, mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat, infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang saat ini menjadi polemik kepemilikan lahan, yakni SD Waya, Kecamatan Wasile Utara, SD Dusun Watan, Maba Tengah dan, rumah guru yang berada di Desa Tewil Kota Maba, sementra infrastrukur kesehatan ada di Puskesmas Desa Labi-Labi Wasile Utara.

“Jadi mau bilang sengketa atau bukan, kami pun belum bisa pastikan karena belum menelaah secara khusus. Jadi pada intinya harus mempertegas pada kepemilikan lahan tersebut,” katanya.

Kata dia, DPLH bakal mengkroscek kembali di lapangan untuk mencari jalan keluar permasalahan lahan tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Haltim, Beny Sutarman, mengaku binggung dengan satatus lahan. Pasalnya, bagunan sekolah tersebut sudah dibanguan dari jauh-jauh hari, sehingga ketika pemekaran kabupaten, pemerintah hanya terima aset tersebut.

“Saya juga bingung, karena lahan itu diberikan orang-orang dulu. Nah sekarang anak cucu menuntut kembali. Sementra bangun yang dibangun itu sebelum pemekaran Haltim,” tandasnya, seraya menambahkan, saat ini pihaknya menunggu hasil dari tindak lanjut DPLH dalam penyelesaian lahan.

Penulis : Ikam|Editor : Mgr