TERNATE-pm.com, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Maluku Utara meninjauh kembali gugatan 27 Kepala Keluarga (KK) pemilik lahan di Desa Kulo Jaya.
Dalam jumpa pers, Ketum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM GMBI Malut Sadik Hamisi menyampaikan, proses PK di pengadilan dari penggugat (masyarakat) menunggu kehadiran tergugat PT Tekindo. Namun, PT Tekindo tidak hadir sampai sidang sumpah dan pemeriksaan novum (barang bukti baru) dilaksanakan.
“Kami bersyukur pihak Perusahan PT Tekindo Energi tidak hadir pada sidang PK dan perusahan tidak dapat membantah, karena penggugat masyarakat punya bukti,” ujar Sadik Kamis (12/10/2023).
Menurutnya, masyarakat punya bukti diantaranya, hasil Laboratorium Forensik SKT dari Polda Sulawesi Selatan. Selanjutnya saksi-saksi yang mengetahui tentang belum dibayarnya ganti rugi lahan pada proses persidangan PK, perusahan tidak dapat memasukan kontra memori PK.
Dia menjelaskan, proses sidang PK ini dikarenakan masyarakat sedang bersengketa dengan PT Tekindo Energi. Sengketanya karena lahan masyarakat yang berada di Desa Kulo Jaya kurang lebih 500 hektar, PT Tekindo Energi sudah melakukan eksplorasi dan 27 KK sebelum membayar ganti rugi lahan.
“Memang betul masyarakat sebagai penggugat kalah pada proses persidangan di Pengadilan Negeri, proses persidangan banding di PT dan juga pada proses gugatan kasasi di Mahkamah Agung,” urainya.
Masyarakat kalah, karena fakta bukti belum muncul dan sekarang pemilik lahan ajukan PK dengan bukti baru.
“Surat SKT asli serta identik sama dengan tanda tangan Kepala Desa Kulo Jaya, Eka Hidayat yang didapat dari hasil Laboratorium Forensik SKT dari Polda Sulawesi Selatan. Adanya saksi-saksi yang mengetahui tentang belum dibayarnya ganti rugi lahan,” ungkapnya.
“Nah, sekarang kami memiliki bukti-bukti tersebut dimana perusahan katakan dalam kasasi bahwa perusahan telah membayar ganti rugi lahan namum dalam kenyataannya tidak ada fakta dalam persidangan perusahan telah membayar ganti rugi lahan,” sambungnya.
Lebih lanjut, kata Sadik perusahan bilang sudah ganti rugi lahan di Desa Dokulamo Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah. Sekarang sudah ada saksi yang dihadirkan serta menerangkan dalam bukti keterangan bahwa masyarakat belum perna menerima ganti rugi lahan sama sekali.
Sambungnya, bahwa dalam berkas pemeriksaan perkara di PN pada sidang PK pada Senin 25 September 2023 pihak perusahan tidak datang dulu kami kala karena perusahan bilang SKT itu palsu tapi ada bukti forensik yang mengatakan SKT ini sah dan asli.
“Bukti Laboratorium Forensik ini dulu belum dapat kami hadirkan dan sejauh ini tidak dibantah oleh pihak tergugat PT Tekindo Energi,” terangnya.
Menurut Sadik, bahwa LSM GMBI Wilter Maluku Utara sebagai Lembaga Masyarakat dan fungsinya sebagai Sosial Control maka LSM GMBI Maluku Utara dengan Advokasi dan Pengacaranya LBH tetap mendampingi masyarakat dalam proses tahapan di peradilan nanti sampe di proses putusan akhir.
Sadik mengutarakan, LSM GMBI Wilter Maluku Utara juga mengharapkan adanya keadilan proses peradilan di PK, sehingga Pengadilan Negeri Soasio, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutuskan dengan baik.
“Harapan kami agar pemilik perusahan dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat agar dapat melihat permasalahan ini dan membantu melakukan koordinasi antara Instansi terkait dalam penyelesaian ganti rugi lahan ini,” pungkasnya.
Adapun, persidangan dilaksanakan pada Senin 25 September 2023 di Pengadilan Negeri Soasio Tidore.
Tinggalkan Balasan