MABA-PM.com, Pemerintah Derah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Haltim, perwakilan 16 desa lingkar tambang dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk melakukan pertemuan untuk membahas progres proyek Feni Haltim PT Antam yang dilakukan di ruang aula kantor Bupati Haltim, Kamis (17/6/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haltim, Ubaid Yakub mengatakan hal yang paling penting disampaikan pada PT Antam adalah berkaitan dengan pengoprasian smelteter. Dirinya meminta pada PT. Antam agar serius menangani permasalahan pengoprasian smelter terutama berkaitan dengan kemaslahatan yang harus didapatkan seluruh masyarakat Haltim.
Baca Juga: Tahun Ini Pemda Haltim Alokasikan Anggaran Rp35 Miliyar untuk Tangani Covid-19
“Kami meminta dan menjadikan ini cacatan penting agar soal pembangunan smelter ada keseriusan, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama itu harus ada sesuatu yang nampak nyata di mata kami,” pinta Bupati.
Sementara, Wakil Bupati Haltim, Anjas Taher meminta pihak Antam agar tingkatkan berkoordinasi dengan Pemda Haltim, karena hingga saat ini, kata Anjas, perusahaan ekstraktif itu tidak pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah semenjak dirinya dan Ubaid dilantik. Dan baru satu kali melakukan rapat atau dialog seperti ini.
“Pemda meminta pada PT Antam, apabila ada kendala-kendal teknis dilapangan harus berkoordinir dengan Pemda Haltim, sehingga kendala yang dialami bisa dicari solusinya,” kata Anjas.
Dikatakanya, menjadi kendala dan sorotan saat ini adalah power plant (Pembangkit Listrik) yang selama ini tidak bisa ditangani, sehingga bisa dikatakan sebagai proyek mangkrak karena tidak bisa mengoperasikan smelter dengan alasan ketidaktersediannya pembangkit listrik.
Menurutnya, anak perusahaan BUMN pertambangan Inalum yang hadir di Haltim semenjak tahun 2011 itu hingga saat ini tidak ada perkembangan. Bahkan terksesan tidak ada perhatian serius dari Antam, karena tidak bisa memproduksi hasilnya sendiri sehingga semua hasil harus dikelolah di luar Haltim.
“Berbanding terbalik dengan PT IWIP yang berdirinya tahun 2018 tapi perkembanganya sangat luar bisa, mulai dari power plant bahkan membangun beberapa smelter. Ini harus menjadi contoh dari PT Antam,” ujarnya.
Dirinya meminta keseriusan Antam untuk mempercepat pembangunan power plant, kemudian ada hal-hal yang menjadi kendala dilapangan harus disampaikan.
“Kemudian juga desa-desa yang berada di daerah lingkar tambang, apabila ada kendala teknis secepatnya disampaikan ke pemda karena kawasan lingkar tambang belum diakui pememerintah,” tandasnya.
Tokoh adat Sangaji Maba dalam kesempatan itu meminta kepada pimpinan Antam pusat agar lebih jelas mempertegas proyek pembangunan power plant agar smelter sudah bisa berproduksi. Namun kata dia, pihak PT Antam hanyalah memberikan janji manis pada masyarakat lingkar tambang untuk pembangunan pembangkit listrik, karena sudah dilakukan pertemuan berulang-ulang namun tidak ada realisasinya.
“Karena yang kita ketahui pengalokasian anggaran sebesar Rp3,6 triliun untuk pembangunan PT Antam itu sudah selesai termasuk pembangunan smelter dan power plant. Maka dari itu perusahaan jangan lagi ditunda-tunda, soalnya setiap tahun itu ada 7 juta ton produksi ke Pamala. Untuk itu kami meminta pembangunan power plant harus dibangun pada tahun ini juga,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Base Metal Feni Haltim PT. Antam Tbk, Suamuel Tutang mengatakan pihaknya tetap berkomitmen sama halnya dengan pemerintah atau 16 desa kawasan lingkar tambang untuk membangun smelter dan power plant. Namun anggaran yang dikucurkan BUMN pada PT Antam lebih dari Rp3 triliun itu khusus untuk pembangunan smelter.
“Kalau untuk pembangunan power plant atau tenaga listrik itu pengadaan uang dari PT Antam sendiri. Dalam pembangunan pembangkit listrik, PT Antam mendapat hambatan di mana kontraktornya tidak mampu menyelesaikan pembangunan PLTD. Karena kontraktor PLTD tersebut juga mendapat masalah keuangan juga. Padahal disisi lain smelternya sudah mau rampung pembangunanya hingga 98 persen,” katanya.
Dikatakan Samuel, untuk pembuatan power plant harus dilakukan pelelangan tender mulai pada bulan Maret 2021. Namun penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta, sehingga pelelangan harus dibuka sekali lagi, karena harus sesuai dengan peraturan pengadaan barang-jasa dan BUMN.
“Apabila pelelangan kurang dari tiga peserta maka harus diulang kembali. Sementara untuk itu penyelesaian pembangunan pembangkit listrik itu akan tersedia pada ahir tahun 2022. Artinya PT Antam tetap berkomitmen listrik akan tersedia pada tahun 2022 sehingga pabrik bisa beroprasi,” katanya.
Penulis : Ikam|Editor : Mgr
Tinggalkan Balasan