TIDORE-PM.com, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sejauh ini belum juga merincikan kebutuhan real alokasi anggaran di lapangan untuk penanggulangan penyebaran Virus Corona / Covid-19, bahkan usulan DPRD dalam penanganan corona belum dapat dilaksanakan Pemerintah dengan segala pertimbangan.
Dalam rapat bersama dengan DPRD, Selasa (31/3/2020), Sekretaris daerah Drs Asrul Sani Soleman belum dapat mengambil keputusan bersam tim Satgas pencegahan.
Sekretaris daerah Drs Asrul Sani Soleman kepada posko malut usai rapat dengan DPRD mengatakan, kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan belum dapat disampaikan, karena harus dibahas secara kongkrit bersama dengan OPD, usulan anggaran tidak serta merta diusulkan begitu saja jangan sampai kedepan menjadi masalah bagi pemerintah daerah dan DPRD. “Kita harus melihat regulasi yang ada sesuai kebutuhan secara hati-hari , maka dari itu rapat hari ini belum ada kesepakatan baik itu anggaran maupun tata cara penanganan, yang ditawarkan DPRD. Kita akan membahas dengan Wali Kota selaku ketua Tim satgas penanganan Corona,’’ kata Asrul Sani.
Menurut Asrul Sani, dalam penanganan Corona Pemerintah baru menyediakan pembelajaan kebutuhan medis sebesar Rp 2,5 Milliar dari dana tak terduga, dan persiapan penambahan Rp 5 Milliar menambah kebutuhan di lapangan sudah disiapkan, untuk tambahan lainya dengan DPRD belum ada perincian sebab masih ada dana Pilkada yang sudah tentu akan menambah penanganan wabah ini, karena pilkada rencananya ditunda.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Ahmad Ishak menyatahkan, ada tiga opsi tawaran DPRD kepada Pemerintah yang belum jalan yakni, Lock Down , Lock Steril dan penangana biasa seperti biasa namun belum ada kesepakatan termasuk soal alokasi anggaran, maka itu DPRD akan mengagendakan lagi pada Kamis pekan ini untuk dapat mengetahui seberapa besar kebutuhan Satgas dalam penangulangan Virus bagi warga Tidore.
Untuk diketahui, DPRD dan Pemda dalam rapat ini juga belum dapat memutuskan atau menyetujui baik itu usulan DPRD maupun skema Pemda dalam penangulangan corona, sebab belum ada rincian kebutuhan dari Pemerintah daerah maupun opsi yang di tawarkan DPRD sebab pertimbangan ekonomi maupun aspek lain masih dipertimbangan agar tidak berdampak buruk dan langkah yang diambil tepat. (mdm/red)
Tinggalkan Balasan