TERNATE-pm.com, Empat saksi terdakwa Stevi Thomas memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus suap eks Gubernur Maluku Utara( Malut), Abdul Gani Kasuba di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Rabu (13/3/2024).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI, mengahdirkan empat pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, yakni Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Malut, Samsuddin Abdul Kadir, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Malut, Suryanto Andili, mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Malut, M. Sukur Lila, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Malut, Bambang Hermawan.
Sidang dipimpin langsung Hakim Ketua, Rommel Franciskus Tampubolon didampingi Haryanta, Kadar Noh dan Jako sebagai hakim anggota terlihat berlangsung dengan tegang.
Jalanya persidangan, ketua hakim menanyakan Sukur Lila yang mendapat giliran pertama mengaku, memberikan rekomendasi izin pemakaian hutan untuk pertambangan nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan atas perintah Gubernur Malut.
“Saya pernah bertemu dengan Stevi. Kami bertemu itu terkait dengan izin pinjam pakai di Pulau Obi,” kata Sukur saat menjawab pertanyaan hakim.
Sementara, Samsuddin mengaku awalnya tidak mengenal terdakwa Stevi. Ia mengenal Stevi pada saat kasus ini mencua di publik.
Selain itu kata Samsuddin, awalnya ada kepentingan perusahaan meminta izin pinjam pakai ditujukan kepada gubernur. Yakni berisikan izin pertambangan di Pulau Obi.
“Saya terima juga sudah diposisikan dan saya mendapat informasi dari media massa bahwa AGK menerima uang Rp700 juta dari terdakwa Stevi,” akunya.
Samsuddin membenarkan, pernah dimintai uang dari gubernur dengan alasan kedatangan tamu dari pusat.
“Biasanya pak gub minta uang ke saya, biasanya Rp10 juta, tapi itu uang pribadi saya,” ungkapnya.
Untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bambang Hermawan menjelaskan, terkait perizinan tambang di Pulau Obi, dinasnya pernah menerima salah satu perusahaan yang mengajukan permohonan.
“Ada permohonan dari tambang di Pulau Obi soal listrik, amndal dan pemakaian pesisir,” jelasnya.
Kadis ESDM Suryanto Andili mengatakan, perizinan tambang sudah ada sebelum dirinya masuk ke ESDM. Artinya kewenangan saat semua diambil pusat.
“Tambang beroperasi di pulau Obi saya tidak tahu tahunnya. Sejauh ini saya belum memberikan surat rekomendasi tambang di Pulau Obi,” akunya.
Sementara Stevi Thomas menanggapi keterangan para saksi mengaku, izin tambang, IUP-nya diterbitkan 2010 silam.
“Saya juga tidak pernah ketemu dengan pak gubernur untuk bahas terkait izin, biasa yang ketemu itu dengan tim saya dan timnya pak gubernur,” singkatnya.
Untuk diketahui, empat terdakwa yang disidang dalam kasus suap tersebut adalah eks Kepala Dinas PUPR Daud Ismail, eks Kepala Dinas Perkim Adnan Hasanudin, pihak swasta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan. Empat terdakwa ini sebelumnya ditetapkan tersangka KPK usai operasi tangkap tangan (OTT) akhir 2023 lalu.
Tinggalkan Balasan