TERNATE-pm.com, Polres Ternate sepertinya dibuat kelimpungan dengan sikap Inspektorat yang tak kunjung menyerahkan hasil audit kerugian daerah Perusahaan Air Minum (PAM) Ake Gaale.
Alhasil, penanganan kasus dugaan korupsi di PAM Ake Gaale yang ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ternate sejak 2023 sampai Januari 2024 pun tak jelas juntrungannya.
Kapolres Ternate, AKBP AKBP Niko Irawan melalui Kasat Reskrim, IPTU Bondan Manikotomo mengatakan, status kasus tersebut dapat diputuskan tinggal menunggu hasil audit internal.
“Menunggu audit dari Inspektorat, kenapa lama. Saya juga mau jawab apa itu binggung,” kata Bondan di aula Polres Ternate Minggu 31 Desember 2023.
Bondan mengaku, pihaknya terus mengonfirmasi hasil audit ke pihak Inspektorat, namun tak kunjung bersambut.
“Jadinya kami yang dipikir kase lambat (perlambat), padahal hanya menunggu hasil audit dari Inspektorat,” akunya.
Menurutnya, hasil audit Inspektorat paling lama tiga bulan. Kata Bondan, karena kasus tersebut tunggakn 2022, dirinya berkeinginan cepat diselesaikan.
“Kasus ini sudah lama yaitu di 2022, tapi di tahun 2023 baru diusut,” tandasnya.
Terpisah, praktisi hukum Agus Salim R Tampilang berpendapat penyidik bisa memanggil Kepala Inspektorat Kota Ternate, Rohani P. Mahli, terkait hasil audit yang tak kunjung diserahkan ke penyidik.
Pemanggilan itu untuk mengetahui alasan lembaga audit internal itu tidak menyerahkan hasil audit.
“Dasarnya apa Rohani tidak menyerahkan hasil audit. Kalau begitu bisa Rohani menghalangi proses penyidikan. Karena saksi yang dibisa panggil adalah saksi ahli,” kata Agus kepada poskomalut.com, Jumat 29 Desember 2023 lalu.
Menurut Agus, kalau hasil audit mengganggu penyidikan, artinya pihak yang diduga terlibat dalam praktek korupsi belum mendapatkan kepastian hukum.
Agus menjelaskan, ketika penyidik perintahkan untuk menghitung kerugian negara, potensi perbuatan melawan hukum sudah terang, tinggal laporan kerugian negara.
Apakah kerugian negara bertentangan dengan Peraturan Walikota (Perwali) atau tidak. Jika dianggap bermasalah, penyidik harus memanggil ahli lain untuk meminta keterangan.
“Apakah Perwali yang dikeluarkan wali kota di 2022 itu menyebut bahwa gaji direksi utama itu lebih tinggi dari pada pegawai yang lain,” jelas Agus.
“Kasus ini terkesan Inspektorat melindungi sesuatu,” sambungnya.
Tinggalkan Balasan