Sejumlah Kelurahan Di Ternate Utara Minta Bangun Swering

TERNATE-PM.com, Hasil penjaringan aspirasi masyarakat atau reses Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Ternate Utara, masih menemukan keluhan masyarakat yang sama seperti pembagunan fisik. Keluhan tersebut tak lain seperti meminta Pemkot Ternate membuat Swering di sepanjang pantai mulai dari Kelurahan Tarau sampai dengan Kelurahan Tafure.

“Hasil reses kami itu hampir beberapa Kelurahan di Ternate Utara masih mengeluhkan hal yang sama seperti secepatnya Pemkot Ternate membangun swering dan hanya sebagian kecil keluhan terbaru,”kata Anggota DPRD Kota Ternate Dapil Ternate Utara Rusdi A IM, kepada Poskomalut.com baru-baru ini.

Menurutnya, permintaan masyarakat ini tak lain menghawatirkan dampak dari meluapnya air laut. Karena sebagian besar masyarakat beberapa kelurahan itu berada di pesisir pantai, apalagi saat ini mau menjelang akhir tahun di bulan Desember nanti bakal terjadi gelombang air laut yang tinggi.

“Hal lain yang beda juga atau keluhan terbaru seperti drainase di lingkungan Kelurahan Tubo yang berada di area perumahan itu. Karena air limpasan dari pembungan drainase perumahan itu sangat berdampak ke pemukiman warga Tubo. Keluhan ini sudah muncul berulang kali dan sampai dengan hasil reses kami juga disampaikan lagi. Meski ada sumur resapan di perumahan, namun tak maksimal,”ujarnya.

Lanjutnya, adapun terkait dengan masalah Covid-19 yang membuat ekonomi masyarakat juga melemah. Sehingga bantuan UMKM dan IKM dari pemerintah pusat harus lebih tepat sasaran ke masyarakat.

“Jadi memang ada bantuan-bantuan pusat ke masyarakat yang langsung dihendel beberapa SKPD di Pemkot seperti Disperindag, namun kami tanyakan langsung ke pihak pemerintah kelurahan sejauh ini belum ada surat tebusan masuk untuk melakukan pendataan warga agar mendapat bantuan tersebut,”jelasnya.

Ia menambahkan, baiknya ada pemberitahuan dari pihak Kecamatan terkaat bantuan UMKM dan IKM ini, sehingga jangan terkesan dilakukan hanya person-perperson dan bisa tahu apakah yang menerima betul-betul pelaku UMKM atau bukan.”Pemerintah harus segara melakukan koordinasi ke kelurahan-keluragan yang ada,”pungkasnya. (sam/red)