MABA-PM.com, Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (SeOPMI) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara menggelar dialog publik bertajuk “Insiden Pembantaian di Hutan Kali Waci dan Hutan Patani”. Dialog itu dalam rangka membicarakan penanganan peristiwa pembunuhan di Hutan Halmahera oleh orang tak dikenal (OTK), yang berlangsung di Lensa Caffee Kota Maba, Selasa (30/03/21) malam.
Dalam dialog itu, turut hadir, Wakil Bupati Anjas Taher, Ketua Komisi II DPRD Hasanuddin Lajim, Polres yang diwakili Kepala Bagian Operasional atau Kabag Kabagops Jamaluddin, Kejaksaan Negeri di wakili Novy Saputra, Ketua Aman Haltim Din Abubakar, Pemerhati Sosial Kabawi dan Kafan Ekspedisi Halil Abubakar.
Ketua panitia, Suswanto Marsyaoli dalam dialog mengatakan, tema atau tajuk tersebut dipakai untuk mencari solusi antara pemerintah daerah dan DPRD serta kejaksaan negeri dan kepolisian juga tamu undangan yang berkesempatan hadir pada forum dialog. Selain itu, lebih dispesifikan kepada cara penanganan dan pengamanan terhadap masyarakat di hutan Waci Kecamatan Maba Selatan.
Siswanto berpendapat, tajuk dialog tersebut bisa menimbulkan animo maupun reaksi pemerintah, DPRD dan pihak kepolisian dan kejaksaan agar secara teknis maupun kebijakan mengantisipasi atau meminimalisir berbagai peristiwa pelanggaran terhadap hukum di kabupaten yang bermotto Limabot Fayfiye.
“Sampai sekarang pelaku peristiwa pembunuhan terhadap warga Halmahera Tengah di hutan Halmahera belum diketahui siapa pelakunya. Kami harap Pemerintah, DPRD dan Polres maupun Kejaksaan Negeri Halmahera Timur segera ada actions,” pinta Suswanto.
Wakil Bupati Anjas Taher dalam dialog tersebut meyampaikan pemerintah daerah sudah menyusun tiga skema yakni membuat trans lokal, membangun badan jalan dari Kampung Waci sampai tempat parkiran perahu warga di Kali Waci berkisar enam kilo meter serta berkoordinasi dengan Kodim 1505 di Tidore untuk membangun tempat latihan penembakan TNI di tengah belantara hutan bagian maba menuju Gotowasi.
“Skema itu untuk memberikan perlindungan dan keselamatan terhadap warga di Maba Selatan. Dalam jangka pendek langka preventif yang kami ambil adalah terlebih dulu membangun pos pengamanan. Langkah-langkah ini dibuat kerja sama yang baik pemerintah daerah dan TNI Polri,” tutur Anjas.
Anjas berpendapat, harusnya dialog tersebut turut diundang orang yang ahli di bidang kriminologi untuk membahas tuntas pada aspek kronologis atau motif alasan-alasan sampai terjadi pembuahan yang sudah berulangkali. Selain motifnya, harus juga dicari tauh modis komparantinya disana. Motif ini harus diungkap agar seluruh masyarakat bisa mengetahui.
“Kalau tidak mencaritahu motifnya lalu hanya menangkap pelaku kemudian menindak itu artinya kita menangani akibatnya. Kita harus mencaritauh sebabnya apa terhadap penyerangan sipil yang sudah berulangkali ini. Peristiwa tersebut sangat menganggu kenyamanan masyarakat di Maba Selatan,” jelas Anjas.
Orang nomor dua di Kabupaten Haltim memaparkan, dalam konteks negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat bahwa secara umum, pemerintah daerah dan TNI Polri adalah bagian dari negara yang merepresentasikan untuk menegakkan hukum dalam negara.
Kepala Bagian Operasional Polres Halmahera Timur (Kabagops) Jamaluddin menambahkan, pihak polisi punya upaya tersendiri dalam cara menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi. Langkah polisi, lanjut Jamaluddin, akan melakukan program pembinaan terhadap warga suku dalam untuk memberikan edukasi minimal mengenalkan hukum kepada mereka. Program itu yang dinamakan dengan pelayanan terhadap khusus masyarakat pedalaman.
“Selain itu, prinsip keadilan dalam hukum akan tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian,” bebernya.
Sementara Jafin, yang melontarkan pertanyaan mengaku, kalau sejauh ini, peristiwa pembunuhan dihutan Halmahera yang sudah berulangkali tersebut belum ada kehadiran negara secara utuh untuk menyelesaikan peristiwa tersebut.
“Ini persoalan keselamatan dan nyawa masyarakat, sehingga kehadiran negara kiranya sangat penting untuk menyelesaikan kasus tersebut. Apalagi negara yang memiliki kewenangan dan kebijakan yang begitu besar,” akunya.
Penulis : Ikam|Editor : MGR
Tinggalkan Balasan