TERNATE-pm.com, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akhirnya melayangkan tuntutan kepada mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut), Daud Ismail.
Daud Ismail dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta atas dugaa praktik suap terhadap mantan Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba (AGK).
Daud ditangkap secara bersaman di tempat berbeda dalam operasi senyap KPK 18 Desmber 2023 lalu.
Daud merupakan terdakwa dengan tuntutan paling lama dibandingkan dua terdakwa lain. Yakni Stevi Thomas, Maneger Eksternal PT Trimega Bangun Persana (TPB) Harita Grup dan Adnan Hasanuddin, mantan Kadis Perkim Malut.
Sidang pembacaan tuntutan JPU KPK berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, dipimpin ketua mejalis hakim, Romel Franciskus Tumpubolon didampingi empat anggota lainnya, Jumat (3/5/2024).
JPU dalam pembacaan tuntutan menyatakan, berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan terdakwa terkait pemberian uang, Daud dianggap secara sah bersalah menurut hukum.
Sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa memberikan uang untuk keperluan pribadi AGK, diserahkan secara bertahap, mulai Rp200 juta hingga Rp100 ke rekening para ajudan.
Pemberian uang demi kepentingan terdakwa diangkat sebagai kepala dinas PUPR. Berdasarkan fakta persidangan uang tersebut digunakan AGK untuk kepentingan pribadi seperti biaya sewa hotel tempat menginap dan berobat.
“Pemberian uang kepada AGK bertujuan untuk mempertahankan jabatannya sebagai kadis PUPR,” papar JPU.
Rangkaian perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, sehingga tidak ada alasan untuk menghapus status hukum kepada diri Daud Ismail.
“Terdakwa secara sah dan bersalah secara hukum, melakukan tindak pidana korupsi, sehingga terdakwa dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta,” tegas JPU.
Di akhir tuntutan, terdakwa melalui tim Penasihat Hukum (PH) akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada Rabu, 8 Mei 2024 secara tertulis.
Tinggalkan Balasan