TERNATE-pm.com, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) terus melidik kasus dugaan manopoli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
Kasus dugaan manopoli proyek tersebut menyeret nama mantan Sekretaris Dikbud Malut, Fahmi Alhabsy.
Nama Fahmi mencuat saat menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Gedung SMKN 1 Tikep senilai Rp3.632.500.000,-, dan pembangunan Gedung SMKN 2 Ternate senilai Rp2.442.200.000,-.
Dalam proses pembangunan kedua gedung sekolah ini, Fahmi diduga mencairkan anggaran sebesar 75 persen. Sementara faktanya di lapangan progres pembangunan baru mencapai 50 persen.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Malut Ardian mengatakan, kasus tersebut masih dalam penyidikan. Pihaknya telah meminta audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembanguan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara.
“Kami lagi meminta BPKP untuk perhitungan keriguan kuangan negara,” kata Ardian usai penyampaian rilis akhir tahun di kantor Kejati Malut, Ternate, Rabu (3/1/2024).
Disentil apakah Fahmi berpotensi menjadi tersangka, Ardian menyampaikan menunggu hasil perhitungan kerugian negara.
“Jadi belum ada kerugian keuangan negaranya, kalau sudah ada hasil baru menemukan tersangkanya,” tuturnya.
Terkait pernyataan Fahmi yang menyebut oknum di internal Kejati ikut berperan untuk melengserkannya dari jabatan Sekdikbud Malut, Ardian mangaku tidak terlalu mengambil pusing. Sebab ia curiga data tersebut diberikan internal maupun pihak luar.
“Pernyataan Fahmi yaa terserah dia mau bilang apa terserah, karena saya kerja,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan