poskomalut, Warga masyarakat nelayan Jambula, Ternate Pulau menolak bertemu delegasi dari pemerintah untuk berdialog terkait tuntutan mereka.
Masyarakat meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos bisa bertemu dan mendengar langsung tuntutan mereka.
Alasan mereka menolak berdialog dengan bawahan gubernur, karena nanti aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah kota maupun provinsi sudah sejak lama tak kunjung diakomodir.
Bahkan, Plt Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole yang menemui masa aksi pun diusir paksa.
Ia mencoba berdialog dengan masyarakat, namun komitmen mereka tetap menolak. Mereka dengan lantang meninta kadis meninggalkan lokasi aksi.
“Lebih baik Kadis Pulang. Torang (kami) tidak ingin komunikasi dengan pihak lain selain gubernur. Yang lain mereka dorang bafoya (bohong) semua,” ungkap orator aksi, Gunawan.
Momen itu terjadi sekira pukul 10.30 WIT. Tak berlangsung lama, pihak kepolisian menyampaikan informasi permintaan dari pemerintah kota, bws dan pupr untuk negosiasi. Namun, masyarakat tetap menolak.
Masa aksi gabungan LPM, pemuda nelayan dan masyarakat memblokade jalan utama sejak pukul 06.00 WTI, Senin (12/10/2025).
Dampaknya akses lalu lintas yang menghubungkan beberapa kelurahan lumpuh total. Juga mengganggu mobilisasi bahan energi dari Depo Pertamina Jambula ke sejumlah titik.
Masyarakat meminta keberpihakan yang pasti dari pemerintah terhadap tuntutan mereka. Yakni pembangunan breek water dan pergantian kapal nelayan yang rusak akibat hantaman ombak beberapa waktu lalu.
Diketahui, cuaca ekstrem beberapa waktu lalu berdampak pada rusaknya tujuh kapal nelayan Jambula dan talud penahan ombak rusak.
Hingga berita ini naik tayang, blokade jalan utama Kelurahan Jambula masih berlangsung.
Tinggalkan Balasan