TERNATE-PM,
Surat Edaran Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 9 tahun
2019 tentang  pencegahan keterlibatan
peserta didik dalam aksi unjuk rasa yang berpontensi kekerasan, tampaknya belum
sampai ke tangan sekolah di  Kota
Ternate.

Ini
dibuktikan dengan, kerumuman massa aksi sejumlah elemen mahasiswa dan fakultas
teknik di kantor DPRD Kota Ternate dan Pemkot Ternate di Jalan Pahlawan
Revolusi, Senin (30/9/2019) terdapat kurang lebih sepuluh peserta didik alias
pelajar dari SMK Negeri 2 Kota Ternate yang ikut mengambil bagian dalam aksi
tersebut. Mereka ikut memegang spanduk, juga memegang pengeras suara
menyampaikan aspirasinya.

Salah satu siswa SMKN 2 Ternate saat dihampiri  wartawan Posko Malut yang enggan menyebut namanya mengaku, keikutsertaan dalam aksi karena merasa terpanggil. Harapannya, agar, RUU kontroversi tidak disahkan, terutama RKUHP.

"Kami sepuluh siswa dari SMKN 2 Ternate, jurusan teknik ikut untuk membantu kakak-kakak kami mahasiswa untuk menolak RUU. Jika mahasiswa boikot kantor DPRD, kami juga siap untuk ikut boikot," katanya.

Siswa yang tercatat duduk di kelas 3 STM Ternate ini berharap, pemerintah dan DPRD segera memberhentikan pembahasan RUU kontroversi tersebut. Sayangnya, Kasat Sabhara Polres Ternate, AKP Hefrizon saat dikonfirmasi terkait keterlibatan siswa dalam aksi unjuk rasa mengaku belum mengetahui adanya keteribatan pelajar dalam aksi tersebut. Juga belum mengetahui jumlah siswa SMKN Negeri 2 Ternate yang ikut aksi ini. "Saya belum bisa memberikan keterangan, nanti saya cek dulu," katanya. (red)

Artikel ini sudah diterbitkan di SKH Posko Malut, edisi Selasa 1 Oktober 2019, dengan judul ‘Siswa Ikut Demo, Kepsek Bakal Dievalusi’