poskomalut.com
baner header

Anggota DPRD Morotai Gagalkan Penyampaian LKPD dan Perda APBD Bupati Benny

MOROTAI-PM.com, Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Jumat (11/6/2021), mengagalkan Bupati Benny Laos menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah LKPD Dan Rencana Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 oleh Pemda Morotai Kepada DPRD.

Para anggota DPRD itu membuat dua pejabat yang ada di depan yakni Bupati Benny dan wakilnya tidak berkutik pada acara rapat paripurna DPRD itu.
Berdasarkan amatan media ini, rapat yang sebelumnya dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 2 siang akhirnya molor satu jam karena menunggu kedatangan Bupati Benny. Dan saat Benny sudah berada di ruangan sidang, rapat pun dimulai dan dibuka langsung oleh ketua DPRD Rusminto Pawane.

Saat Rusminto membuka acara, langsung diinstrupsi oleh Fadli Djaguna, salah satu Anggota DPRD asal PAN. Fadli langsung menyerang Pemda Morotai dan pimpinan DPRD. Fadli menegaskan bahwa paripurna ini tidak pernah dibanmuskan.

Padahal agenda internal DPRD minimal dibanmuskan berdasarkan PP 12 pasal 45, pertanyaannya apakah apakah LKPJ Dibanmuskan? Tidak ada, LKPJ harus sesuai mekanisme.

“Ini kan soal desakan, soal keterlambatan akhirnya tiba tiba ada inisiatif otak kita ada di mana, paripurna tidak sesuai perundang undangan, kalau pemerintah tidak sesuai aturan bagaimana mungkin masyarakat bisa menghargai aturan, LKPJ itu disampaikan setelah masa penutupan sidang minimal disampaikan Rens waktu 3 bulan, ini sudah bulan ke 6, harusnya 3 bulan dokumen itu masuk baru dibahas DPRD dibahas di banmus dilakukan uji forensik ya, ini karena hanya desakan pemerintah kok, ketika pemerintah butuh sesuatu, DPRD ngoni eksekusi, saya mau tanya selama ini kewenangan DPRD, apa yang kita pahami LKPJ kalau tidak pernah dibahas DPRD, tidak pernah Dibanmuskan,”tandasnya.

Ia mensinyalir bahwa terdapat masalah di dalam penggunaan APBD sehingga harus dipaksakan untuk diparipurnakan.”2020 ada pinjaman Rp 200 miliar disana, kita tidak pernah tahu dana pen 56 paket, kalau kewenangan kita tidak lagi diberikan pemerintah ya kita tidak perlu tanggungjawab karena kita tidak tahu isi LKPJnya apa, mungkin ada ulat, ada ular mungkin ada buaya mungkin saja,”paparnya.

“56 paket tidak pernah dibahas itu yang diperbubkan, kita tidak pernah tahu DPRD, tiba tiba diajukan DPRD harus setujui, tiba tiba didesak tanpa ada rapat banmus, isi APBD rubah diutak Atik DPRD tidak pernah mengetahui, perbub 2021 tidak pernah kita ketahui, lalu LKPJ apa yang disampaikan Pemerintah, kenapa DPRD tidak sadar untuk tidak menerima LKPJ, biarkan Mendagri turun mediasi kita sampaikan secara terbuka, datangkan Tito karnavian biar kita debat, kalau kalian paksanan kalian sendiri tidak taat aturan, tidak taat undang undang,”ujarnya menantang.

Anggota DPRD dari partai Gerindra, Irwan Suleman meminta paripurna dipending, setelah dipending barulah dibentuk tim pansus terkait anggaran recofusing dan realokasi dana Covid 19 yang bernilai puluhan miliar. Sebab, dirinya dan anggota lainnya tidak pernah mengetahui realisasi anggaran termasuk . Soal dana PEN Rp 200 miliar juga hingga kini tidak pernah dilihat dokumennya.

Sidang menjadi panas ketika ketua DPRD menyerahkan kepada forum untuk memberikan pilihan paripurna dilanjutkan atau tidak, selain itu pernyataan ketua DPRD bahwa saat paripurna itu, semua anggota masuk dalam banmus. Pernyataan itu yang membuat Suhari Lohor, anggota DPRD dari PKS naik pitam dan menilai ketua DPRD tidak tegas dalam memimpin sidang.

“Bukan soal LKPJ diterima atau ditolak tidak, persoalannya mekanisme harus didudukkan dulu, jika seperti ini pimpinan tiba saat tiba akal, seorang pimpinan tidak bisa mengambil keputusan, harusnya cuman dua ya atau tidak, dilanjutkan atau tidak, tidak bisa diserahkan ke flur, pimpinan kok kayak begini, rusak lembaga ini.”cetusnya.

Akibat dari perdebatan itu, ketua DPRD langsung mengambil alih mic dan menunda sidang dan agenda selanjutnya akan dirapatkan di internal DPRD.

Untuk diketahui, saat acara masih berlangsung ketika para anggota DPRD memperebutkan mic untuk bicara, Bupati Benny Laos langsung berdiri dan keluar lewat pintu belakang ruang sidang, Bupati kembali muncul diruang sidang usai sejumlah anggota DPRD keluar dari ruangan.(Ota/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: