MOROTAI-PM.com, Pemberitaan poskomalut.com edisi Jumat (21/2/2020) dengan judul Mushollah Kantor Bupati dialihfungsikan ternyata menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat muslim. Bahkan, di beberapa status sosial media mereka menyesalkan sikap Bupati Benny Laos yang lebih mementingkan ruang pemeriksaan kesehatan, dibandingkan ruang sholat para ASN. Akibat dari masalah itu, Pemda Morotai melalui Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Pulau Morotai, Rina Ishak, kembali meluruskan soal pemberitaan Mushollah dialihfungsikan.
Menurut Rina, ruang yang sebelumnya digunakan sebagai tempat sholat bagi umat muslim itu telah diisi beberapa fasilitas kesehatan, sedangkan ruangan mushollah dipindahkan ke lantai II.”Jadi bukan dialih fungsikan. Yang ada baku kase tukar karena Musholah itu kase pindah di atas (Lantai II) samping ruangan wakil bupati,”jelasnya.
Menurutnya, penyediaan fasilitas baik mushollah yang dipindahkan ke lantai II ruangan kesehatan samping Kantor Bappeda, ruang penitipan anak, ruang menyusui dan tempat bermain anak-anak lantaran bagian dari syarat yang disampaikan oleh Ombudsman perwakilan Malut.”Kemarin hasil penilaian dari Ombudsman itu kan hanya capil dan RSUD yang masuk dalam penilaian terbaik dari 10 dinas yang dinilai. Karena kalau capil dan RSUD itu semua sudah ada dan dinas lain tidak ada. Nah, sekarang mereka tuntut kita di sekretariat juga harus ada ruang bermain anak-anak, ruang kesehatan, ruang menyusui dan ruang tempat penitipan anak. Itu sebabnya kita mau kan pelayanan ini di Lantai I semua, sehingga Musholah itu dipindahkan ke lantai II,”jelasnya.
Soal pemindahan Musholah dari lantai I ke lantai II sudah dikonfirmasikan dengan kepala bagian kesra beberapa hari sebelum Musholah itu dipindahkan. “Hal ini sebelumnya sudah disampaikan ke bagian kesra agar dapat memberitahukan kepada semua instansi. Jadi saya sudah bilang sama Pak Kabag Kesra agar supaya memberitahukan kepada semuanya bahwa Musholah itu sudah dialihkan ke lantai II,” pungkasnya. (ota/red)
Tinggalkan Balasan